Nila F. Moeloek. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Menteri Kesehatan RI, dr Nila F. Moeloek, mengungkapkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dikatakan sampai saat ini belum ada keputusan untuk kepastian menaikkan atau tidak iuran BPJS.

“Upaya tetap dilakukan, terakhir masih harus dibicarakan lagi, tentu Kementerian Keuangan yang harus menghitung,” ungkap Menkes kepada awak media di Palu, Kamis, 10 Oktober 2019.

Dia mengatakan kalaupun kemudian Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran kenaikan iuran, namun keputusan harus disetujui Presiden Jokowi Dodo. Kemenkes dan Kemenkeu sendiri kata Nila sudah beberapa kali duduk bersama membahas rencana kenaikan iuran BPJS.

“Keputusan terakhir di tangan Kementerian Keungan, tapi tentu acc di tangan pak Presiden,” tandas Menkes.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah mencuat sejak beberapa pekan lalu yang direncanakan naik mulai Januari 2020. Kenaikan iuran tersebut merupakan jalan keluar yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan selama ini. Pemerintah menganggap kenaikan iuran ini merupakan jalan keluar terakhir yang diambil karena dianggap mampu mempertahankan program jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan iuran saat ini dianggap tidak mampu menutupi biaya layanan kesehatan para peserta. Sehingga, risiko defisit laporan keuangan BPJS Kesehatan semakin membesar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu layanan kesehatan para peserta saat berobat.

Dia menjelaskan rekomendasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini merupakan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil pemeriksaan tersebut menemukan salah satu penyebab utama defisit BPJS Kesehatan adalah besarnya selisih iuran dari peserta dengan perhitungan aktuaria atau penaksiran asuransi.

“Kenapa program ini defisit? BPKP mengaudit seluruh rumah sakit, Puskesmas bahkan dokter yang terhubung dengan layanan ini (BPJS Kesehatan). Memang ada potensi fraud tapi tidak sampai 1 persen. Yang direkomendasikan harus ada penyesuaian (iuran) berdasarkan perhitungan aktuaria,” jelas Fachmi di Jakarta, Senin, 7 Oktober.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas