Wali Kota Palu, Hidayat. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Wali Kota: Kalau Masih Dihalangi Kita Sikat

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu diinstruksikan mengambil alih lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) untuk kepentingan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di wilayahnya.

“Pak Wapres (wakil presiden) sudah suruh ambil saja, beliau bilang perkara belakangan,” ujar Wali Kota Palu, Hidayat, usai rapat bersama Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola dan Kepala BPN Sulteng bersama pejabat terkait di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 7 Oktober 2019.

Dengan instruksi Wapres tersebut, Hidayat mengaku siap berhadapan dengan pihak-pihak yang masih menghalangi pengambil alihan lahan HGU. Bahkan secara tegas Hidayat juga mengaku siap berhadapan dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng.

“Kalau masih dihalangi kita sikat, karena Pak Wapres sudah memberikan izin,” tegas Hidayat.

Dia menerangkan untuk pembangunan Huntap dan beberapa fasilitas lainnya, dibutuhkan sekitar 45 hektare lahan yang selama ini dinegoisasikan ke BPN Sulteng. Namun negosisasi belum menemui kesepakatan, sehingga lahan menghambat pembangunan Huntap.

Namun dengan pertemuannya bersama Wapres, yang juga dihadiri Kepala BPN Sulteng dikatakan menjadi dasar kuat untuk mengambil alih lahan HGU sesuai yang dibutuhkan untuk pembangunan Huntap.

“Pak Wapres sudah bilang ambil, apalagi yang sudah berakhir izinnya dan tidak bayar PBB sejak 1994,” ujar Wali Kota.

Wapres juga dikatakan menginstruksikan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawal Pemkot Palu agar pengambil alihan lahan HGU berjalan lancar. Hidayat mengaku lega dengan kedatangan Wapres menuntaskan permasalahan lahan.

Sementara itu, Wapres juga mengatakan tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang menghalangi Pemkot Palu dalam menuntaskan persoalan lahan untuk pembangunan Huntap. Undang-Undang sudah tegas mengatur bahwa negara berhak mengambil alih lahan HGU.

HGU yang sudah selesai izinnya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya guna pembangunan Huntap. Ditegaskan, HGU yang sudah berakhir izinnya tidak boleh diperpanjang lagi.

“Siapa yang masih membantah, undang-undangnya ada, akan berhadapan dengan hukum,” pungkas Wapres Jusuf Kalla.

Seperti diketahui, polemik pembebasan lahan HGU antara Pemkot Palu dengan BPN sudah mencuat sejak beberapa bulan lalu. Namun dengan kedatangan Wapres JK, Pemkot kini bisa bertindak atas nama negara untuk mengambil alih lahan HGU di Kota Palu.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas