- Wapres: Masuk ke Rekening Masing-Masing
Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak terdampak bencana di Sulawesi Tengah cair pekan depan. Hal itu diungkapkan usai memimpin rapat evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan dampak bencana di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi Palu, Senin, 7 Oktober 2019.
“Minggu depan uang masuk ke rekening masing-masing, sudah ada datanya, ada nama dan ada alamatnya,” ungkap Wapres didampingi Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola dan pejabat terkait.
JK mengatakan, dana stimulan tersebut dapat segera diberikan setelah Pemda Sulteng menyerahkan data jumlah penerima dana stimulan ke Pemerintah.
“Rumah rusak yang harus segera diberikan stimulan, yang tidak perlu relokasi, minggu depan diberikan dananya,” kata Wapres JK.
Wapres meminta Pemprov Sulteng segera mengkoordinasi jajarannya di kabupaten dan kota terdampak bencana untuk segera menyelesaikan pendataan penerima dana stimulan.
“Minggu depan harus sudah selesai oleh bupati masing-masing. Tentu makan tempo, tapi mulai minggu depan akan selesai,” tambah Wapres.
Sementara itu, terkait upaya relokasi bagi korban terdampak bencana di area terlarang atau zona merah, Wapres mengatakan perkembangan pembangunannya sudah pada tahap menyediakan lahan hak guna usaha (HGU) yang masa penyewaannya selesai atau terbengkalai.
“Masa tanah yang HGU dan HGB-nya sudah selesai dan sudah lewat waktu, itu akan diambil untuk kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Seperti diberitakan Metrosulawesi kemarin, dana stimulan untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan akan disalurkan langsung kepada yang berhak menerima tanpa melalui Pokmas. Anggaran untuk alokasi dana stimulan saat ini sudah tersedia sebesar Rp1,9 triliun dari total Rp2,5 triliun.
Total rumah rusak yang akan mendapat dana stimulan untuk wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) sebanyak 103.710 unit. Jumlah tersebut terdiri atas rumah rusak ringan 47.149 unit, rusak sedang 28.899 unit, dan rusak berat 27.662 unit.
Dari jumlah itu yang sebelumnya sudah dicairkan tahap satu baru Rp235 miliar diperuntukkan perbaikan 4.502 unit rumah rusak kategori berat. Sekteraris Daerah Provinsi Sulteng, Mohamad Hidayat, mengatakan meski dana stimulan tak lagi melalui Pokmas, penggunaannya tetap akan diawasi.
“Nanti akan dibentuk tim pengawas untuk memastikan penggunaan dana stimulan sesuai peruntukannya,” ucap Hidayat.
Sebelumnya, Gubernur Longki mengaku telah menyampaikan protes kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla agar pencairan dana stimulan disalurkan tanpa melalui Pokmas.
“Saya protes ke pak Wapres agar jangan digeneralisir persoalan pemanfaatan dana stimulan. Kita disamakan dengan penanganan di Jogja yang menggunakan pola Pokmas, itu di Jogja. Saya katakan jangan samakan masyarakat Jogja dengan masyarakat Sulawesi karena rata-rata masyarakat Sulawesi pemarah. Masyarakat Jogja sabar, beda sekali kulturnya,” ujar Longki di Palu, Selasa, 17 September 2019.
Itu karena dana stimulan setelah berada di rekening BPBD wilayah terdampak bencana, tidak langsung bisa digunakan karena harus membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Akibatnya dana stimulan sempat mengendap beberapa bulan di rekening BPBD Padagimo sebelum akhirnya tersalurkan.
Menurut gubernur, lambannya penyaluran dana stimulan dikarenakan persoalan pembentukan Pokmas dan aturan lainnya. Aturan yang terlalu birokratis itu mengakibatkan lambannya penggunaan Pokmas. Padahal dana stimulan seharusnya cepat disalurkan agar masyarakat bisa memperbaiki rumahnya dan kembali di tempati.
Sesuai peruntukan, dana stimulan diberikan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp50 juta. Sayangnya sampai saat ini tidak ada kepastian kapan pencairan dana stimulan tahap dua.
Tinjau Rusha
Wakil Presiden Republik Indonesia, Juyuf Kalla meninjau secara langsung hasil dari pembangunan insitu Rumah Instan Sehat dan Sederhana (Risha) yang ada di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Kota Palu, Senin 7 Oktober 2019.
Pantauan Metrosulawesi di lokasi, kedatangan wakil presiden itu disambut baik oleh masyarakat sekitar. Bangunan tersebut merupakan rumah layak huni dan terjangkau yang dibangun secara bertahap berdasarkan modul.
Sedangkan, Risha adalah rumah dengan konsep knock down, di mana proses pembangunan sampai dengan selesai untuk satu unit rumah kurang lebih sekitar Rp50 juta.
Risha tengah giat dipromosikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk dibangun di banyak wilayah, utamanya yang rawan gempa.
Inovasi itu, didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI).
Reporter: Michael Simanjuntak, Fikri Alihana
Editor: Udin Salim
