Masida (66), penyintas bencana gempa dan tsunami menunjukkan KTP-nya. (Foto: Ssyaamsu Rizal/ Metrosulawesi)
  • Liputan Khusus Satu Tahun Bencana

Pencairan dana jaminan hidup untuk penyintas bencana di Kota Palu lewat tenggat. Akibat data yang semerawut.

“Pendataan sudah ribuan kali. KTP dan KK sudah ‘hancur’ difotokopi,” kata Masida, penghuni hunian sementara (huntara) Mamboro, Rabu 17 Juli 2019.

“Tapi sampai kini tidak ada dana jadup itu!”

Masida, 66 tahun, adalah penyintas bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan pesisir barat Kota Palu, Jumat, 28 September 2018. Rumahnya di RT 004 RW 001 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, hanya sekitar 50 meter dari bibir pantai, dipisahkan jalan Trans Sulawesi.

Masida selamat dari bencana, tapi tulang panggulnya bergeser nyaris menembus kulit karena tertimpa beton rumah yang roboh. Suami, anak, dan dua cucunya yang ada di rumah juga selamat, meski dengan luka di sana-sini. Namun seluruh hartanya ikut hanyut bersama air laut yang datang tiba-tiba, kecuali piring makan.

Sejak 26 Maret 2019, Masida dan keluarganya tinggal di huntara yang terletak di belakang Terminal Mamboro, Palu Utara. Jaraknya sekitar satu kilometer dari bekas rumahnya. Sebelumnya ia tinggal di kos-kosan.

Masida bersama suami, seorang anaknya, menantu, dan tiga cucunya menempati bilik 28 dan bilik 43. Ukurannya tak kalah sempit dengan kos-kosan yang disewa sebelumnya. Panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Tapi, dia bersyukur karena kini tidak lagi mengeluarkan biaya sewa.

“Kos-kosan bayar sendiri Rp 500 ribu per bulan. Selama lima bulan setengah mulai Oktober, habis Rp 3 juta,” ujarnya.

Sebenarnya kos-kosan yang disewanya belum jatuh tempo ketika ia pindah ke huntara. Ia masih bisa tinggal dua pekan lagi. Namun dia segera pindah ke huntara karena mendengar kabar bahwa hanya penghuni huntara yang bisa menerima dana jaminan hidup (jadup).

Namun, “Dijanji mulai 1 Maret dibayar, jadup sampai sekarang belum ada. Dijanji (lagi) sebelum puasa. Sabar. Dekat Lebaran. Sabar lagi. Tanggal 17 habis Lebaran, sabar. Sampai hari ini tidak ada dana jadup itu,” ujarnya.

Padahal, untuk persyaratan jadup, ia sudah didata oleh kelurahan sejak masih tinggal di kos-kosan.

“Lurah, RT, RW, yang lain-lain minta KTP untuk data, dikasih. Kesana-kemari itu KTP,” ujarnya.

Karena berharap mendapat jadup, ia memaksakan diri melakukan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Tawaeli. Soalnya KTP lamanya yang dibuat manual tidak sinkron dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain Masida, di seantero Kota Palu ada 40 ribuan korban bencana alam yang “kering” menunggu dana jadup. Dana jadup adalah hak setiap korban bencana alam. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, jadup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk. Besarnya, Rp 10 ribu per orang per hari yang harus diberikan dalam satu hingga tiga bulan.

Jika mengacu pada Pasal 11 Permensos itu, maka Masida, dan 40 ribu pengungsi lainnya, mestinya sudah menerima jadup setelah tanggap darurat berakhir pada 26 Oktober 2018. Tapi, sampai Agustus 2019, dana itu tak kunjung cair.

Atas keterlambatan dana jadup itu, Walikota Palu Hidayat ogah disalahkan.

Walikota Palu, Hidayat saat konferensi pers di kantornya, Selasa 9 Juli 2019. Dia enggan disalahkan terkait lambatnya pencairan dana jadup. (Foto: Dok Metrosulawesi)

“Jangan dikatakan kami tidur tidak bekerja,” kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 9 Juli 2019.

Dia mengaku sudah dua kali mengurus dana ini ke kantor Kementerian Sosial di Jakarta.

“Saya sendiri yang langsung bawa ke sana (Kemensos) data untuk permintaan Jadup,” ujarnya.

Kali pertama pada November 2018. Karena belum ada respons, dia kembali lagi pada Februari 2019.

“Ternyata belum direspons karena dana belum ada.”

Kala itu, dia juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di sama ia bertemu Kepala BNPB Doni Monardo. Dari Kepala BNPB, ia mendapat penjelasan bahwa sudah ada dana hibah luar negeri Rp 250 miliar untuk bencana Sulteng, termasuk untuk dana jadup. Hidayat diminta Doni menyiapkan data calon penerima jadup.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Ansar. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Dua bulan kemudian, April 2019, data calon penerima jadup Kota Palu rampung disiapkan. Tebalnya sejengkal. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ansar, data calon penerima jadup Kota Palu itu diajukan pada 25 April 2019, sehari setelah masa transisi darurat ke pemulihan berakhir.

“Dibawa ke Jakarta oleh Kadis Sosial Sulteng,” kata Ansar.

Namun data itu lagi-lagi mental. Data yang dibawa ke Kementerian Sosial tersebut tidak lengkap, karena tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada kolom data.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi membenarkan cerita ini. Ia mengatakan kementeriannya memang telah menerima data calon penerima jadup dari Pemkot Palu. Tapi, data tersebut masih harus dilengkapi NIK dan nomor KK.

“Saya pikir ini udah menjadi peraturan umum,” ujarnya di Palu, Selasa 6 Agustus 2019.

“Dengan adanya NIK bisa ditelusuri keberadaanya dan diyakini kebenarannya.”

Data penerima jadup pun kembali ke Palu. Kali ini bersama catatan dari Kemensos tentang format pendataan, termasuk soal NIK dan KK. Adapun tugas untuk melengkapi data sesuai format dari Kemensos itu diserahkan kepada Dinas Sosial Palu.

Untuk melengkapi data tersebut, Dinas Sosial Palu mengerahkan tenaga dari Program Keluarga Harapan (PKH). Ada tujuh orang yang turun ke huntara dan shelter untuk melakukan validasi dan verifikasi data jadup. Hasilnya langsung diinput di kantor Dinas Sosial Palu.

Tapi, tahap penyiapan data penerima jadup masih jauh dari selesai. Data-data itu harus diverifikasi dan divalidasi lagi oleh Dinas Dukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil Palu Rosida Thalib mengatakan, dari 40.137 jiwa pengungsi, kantornya pada tahap pertama hanya diminta memverifikasi 28 ribuan data. Demi pekerjaan ini, ia mengerahkan sepuluh staf, yang bekerja sejak data diterima pada awal Juli 2019.

Di layar komputer, data calon penerima jadup itu ditampilkan dalam tiga kolom. Masing-masingnya: data Bappeda yang belum dilengkapi NIK dan KK; Data Dinas Sosial yang sudah dilengkapi NIK dan KK; data hasil verifikasi dan validasi Dinas Dukcapil. Ketika inilah tampak benar betapa semerawutnya data calon penerima jadup, karena tidak semua nama sinkron dengan data kependudukan di Dukcapil.

“Sebenarnya kalau ada NIK, langsung terbuka semua. Tapi, ini banyak tidak ada NIK,” kata Rosida Thalib ketika menunjukkan data tersebut kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Senin 29 Juli 2019.

Walhasil, sampai Senin itu, hanya 20.684 data calon penerima jadup yang terbaca oleh sistem data kependudukan.

“Tapi bisa saja hanya kepala keluarga (yang terdata), bisa saja belum masuk nama istri dan anak,” kata Rosida.

Karena itu, ujarnya, angkanya bisa saja masih bertambah.

SERAHKAN SK DATA – Walikota Palu, Hidayat (kedua dari kiri) menyerahkan SK data penerima dana jaminan hidup (jadup) korban bencana alam kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi di Palu, Rabu 7 Agustus 2019. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Rabu, 7 Agustus 2019, Walikota Palu Hidayat menyerahkan data tahap pertama penerima jadup versi ketiga itu kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Rachmat Koesnadi. Berdasarkan SK Walikota Palu, calon penerima jadup tahap pertama itu sebanyak 7.007 keluarga (26.855 jiwa).

Saat menyerahkan data tersebut, Walikota Hidayat mengatakan, ia ingin penyalurannya nanti tetap dilakukan serentak kepada 10.720 KK (40.137 jiwa) penerima jadup. Artinya, warga masih harus menunggu verifikasi 13.282 jiwa yang belum masuk dalam daftar yang diserahkan ke Kemensos.

“Saya mau lengkap semua data baru kita distribusikan,” kata Hidayat.

Kapan datanya diperkirakan akan lengkap? Maaf, Hidayat tak menyebut tanggal.

”Ini Tidak Adil!“

KALI ini data penerima jadup itu sudah benar. Awal September 2019, dana jadup untuk 26.855 jiwa (7.007 keluarga) penyintas cair melalui Bank Mandiri. Tetapi, kali ini muncul masalah baru. Sebab, hanya sebagian pengungsi saja yang menerima jadup.

“Ini tidak adil! Sudah tidak dapat huntara, tidak dapat jadup lagi. Tidak ada sama sekali perhatian pemerintah,” kata Salmia, yang bersama sekitar 30 warga Kompeks Perumahan Puskud, Kelurahan Palupi, menggeruduk Kantor Dinas Sosial Palu, pada Kamis 19 September 2019, pagi.

Puluhan warga itu kesal karena mereka dan 1.250 keluarga di kompleks perumahan itu tidak kebagian jadup.

“Saya ingin tegaskan bahwa ini adalah masalah sosial dan dampaknya bisa jauh lebih besar. Konflik sosial akan lebih sulit ditangani,” ujar M Khadafi Badjerey, koordinator pengunjuk rasa.

UNJUK RASA – Warga Kelurahan Palupi saat datangi kantor Dinsos Kota Palu mempertanyakan data data penerima dana Jaminan Hidup (Jadup), Kamis, 19 September 2019. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Menurut Khadafi, hanya 32 keluarga di Palupi yang masuk dalam data penerima jadup. Itupun hanya empat di antaranya yang merupakan warga Kompleks Perumahan Puskud. Padahal, dokumen kependudukan KTP dan KK sudah empat kali dikumpulkan melalui ketua RT.

“Kami minta pencairan di-pending dulu untuk menghindari konflik antarwarga,” kata dia.

Warga Palupi juga meminta 1.250 keluarga di perumahannya dimasukkan dalam daftar penerima dana jadup. Warga siap diverifikasi dan divalidasi. Bahkan, siap membantu mengimput data.

Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik yang menerima pendemo di ruang kerjanya menyatakan siap menerima data-data yang diajukan melalui Pemerintah Kelurahan Palupi. Tetapi, apakah mereka dipastikan menerima akan dana jadup?

“Kita sama-sama berjuang,” kata Sidik meredam emosi warga.

Kepada wartawan, Sidik menjelaskan, dari 40.137 jiwa data awal calon penerima jadup, sampai Rabu 18 September 2019 yang sudah diajukan ke Kemensos 32.692 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 13.282 nama yang masih berada dalam daftar tunggu, termasuk Salmia dan warga Kompeks Puskud lainnya.

Di antara penyintas yang masih “kering” itu ada tiga bersaudara Anjas Satria (24), Ananda Kevin Adam (19), dan Aprilianda Alrazak (17) ini. Tiga saudara ini ditinggal ayah, ibu, dan seorang adiknya dalam peristiwa likuefaksi di Perumnas Balaroa. Jenazah ayahnya, Reymon Samaila, dan adik bungsunya, Ali Muhammad Fitrah, sampai kini belum ditemukan. Diduga masih terkubur dalam likuefaksi. Sedangkan jenazah ibunya ditemukan tujuh hari setelah bencana. Eskavator mengangkatnya dari kedalaman empat meter.

Bila pada Masida dan Nurwasia bencana gempa dan tsunami masih menyisakan beberapa piring makan, pada ketiga bersaudara itu bencana likuefaksi tak menyisakan apapun. Beruntung ada orang yang masih bermanis hati menampung mereka.

Anjas Satria, yang tertua, kini tinggal di Jalan Sis Aljufri; yang kedua, Aprilianda, tinggal di Donggala Kodi, dan; Kevin tinggal di Jalan Palola, di rumah yang sebenarnya dikontrak oleh Wawan Sadiki (43) sebagai tempat usaha percetakan.

“Kami bertiga tinggal di rumah orang lain yang sebelum bencana bertetangga di Perumnas Balaroa,” kata Kevin ketika ditemui di Jalan Palola, Rabu 14 Agustus 2019.

“Alhamdulillah, ada yang mau menampung dan memberi makan.”

Bulan lalu, Kevin, mulai berjualan minuman dingin di tepi Jalan Palola bersama temannya. Modalnya sekitar Rp 2 juta dari temannya. Tapi, baru sebulan ia menjajakan minuman, pemilik lokasi memintanya pindah. Kini, dia sedang mencari lokasi baru untuk berjualan lagi minuman dingin.

Plt Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik di ruang kerjanya menerima perwakilan warga Kompleks Perumahan Puskud Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Palu yang protes karena tidak terdaftar sebagai penerima dana jaminan hidup (jadup), Kamis 19 September 2019. (Foto: Dok Metrosulawesi)

“Saya mau kerja apa saja yang penting dapat uang,” kata pemuda tamatan SMA ini.

Di atas kertas sebenarnya ketiganya masih ada uang. Selain ada dana jadup, ada pula dana santunan duka bagi almarhum ayah, ibu, dan adiknya dari pemerintah. Masalahnya semua duit itu belum cair.

“Kalau ada dana santunan duka itu, saya dan dua saudara saya rencana mau bangun rumah. Pondok. Yang penting bisa ditinggali bersama,” katanya.

Sembari menunggu dana itu cair, juga sambil terus mencari lapak jualan yang baru, untuk hidup Kevin yang bertato di lengan kanan dan berambut gondrong membantu tetangganya membuat kue jajan pasar.

“Yang penting bisa makan,” ujarnya.

Masida juga berpikir sama: bagaimana caranya agar ia dan keluarganya bisa makan. Soalnya, sejak Juni 2019, ia mulai kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Kala itu bantuan beras dan logistik mulai sepi, sementara ia tidak memiliki penghasilan tambahan. Walhasil keluarganya hanya mengandalkan uang pensiun suaminya dan penghasilan menantunya yang menjadi tenaga honorer di salah satu sekolah di Palu.

Padahal, sebelum bencana, Masida dan anaknya punya usaha sampingan.

“Saya buka kios barang campuran. Sehari bisa dapat hasil berjualan Rp300 ribu. Kira-kira keuntungannya sekitar Rp50 ribu,” kata Nurwasia, anak perempuan Masida.

Karena itu, Masida dan Nurwasia memutuskan akan kembali ke lokasi bekas rumahnya, meski dia tahu risiko besar, karena rumahnya termasuk zona merah tsunami. Di sana dia dan anaknya Nurwasia (40) akan membuka kembali kiosnya dan melupakan janji-janji jadup. (/*)

Gara-gara NIK dan KK Hanyut

Hasil penelusuran Metrosulawesi menemukan, carut-marut data jadup itu bermula dari banyaknya warga yang kehilangan KTP dan KK ketika bencana terjadi pada 28 September 2018. Seperti Masida itulah. Akibatnya, ketika pemkot menggelar pendataan ulang pada Oktober secara berjenjang, mulai dari RT sampai kelurahan, pendataan baru sebatas mencatat nama, umur, dan alamat korban. Tak ada NIK dan nomor KK.

Ini dibenarkan Plt. Kepala Dinas Sosial Palu MN Sidik. Ia menjelaskan, pendataan awal di titik-titik pengungsian dilakukan ala kadarnya oleh tim kelurahan dan relawan. Mereka mencatat nama-nama pengungsi pada kertas apa saja yang ada.

“Situasinya darurat dan lagi pula listrik padam,” ujarnya ketika ditemui Metrosulawesi di kantornya, 25 Juli 2019.

“Itulah sebabnya, nama-nama yang tercatat tidak berdasarkan dokumen kependudukan. Bahkan, ada yang hanya nama panggilan.”

Sidik tahu persis soal ini karena saat itu ia adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu. Data darurat ini kemudian diinput oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dan diserahkan ke Dinas Sosial sebagai basis data pengajuan jadup ke Kementerian Sosial. Hasil dari pengajuan bantuan jadup berbasis data ini sudah diceritakan di atas. Itu tadi: ditolak.

Pemkot kembali merevisi data calon penerima jadup. Masalahnya, lagi-lagi pendataan itu mengabaikan NIK dan nomor KK. Padahal, sebagian pengungsi mengantongi KTP dan KK dan sebagian dokumen itu sudah berada di Dinsos Palu.

Ini seperti diceritakan Lurah Mamboro, Wahyuni. Ia mengatakan, sesuai permintaan Dinsos Palu, pada Mei 2019 pihaknya menyetorkan fisik dokumen KTP dan KK pengungsi Mamboro ke Dinas Sosial.

“Segini tebalnya saya fotokopi,” kata Wahyuni, menggambarkan dengan dua tangan. Namun belakangan data itu dikembalikan lagi ke Pemerintah Kelurahan Mamboro.

Lalu, Wahyuni disodori lagi form isian data calon penerima dana jadup yang harus dilengkapi.

“Itulah yang dikerjakan (kami) sekarang,” katanya ketika ditemui di kantornya, Selasa 23 Juli 2019.

Ia bersama stafnya harus mengisi nomor KTP dan KK pada kolom data secara manual. Untunglah jumlah pengungsi di kelurahannya tak banyak. Berdasarkan data Bappeda, pengungsi Mamboro sebanyak 193 KK (815 jiwa).

Faisal, operator data Jadup di Kelurahan Mamboro Barat. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Namun tetap saja ini bukan pekerjaan mudah. Ketika Metrosulawesi menyambangi kantor Kelurahan Mamboro Barat, Faisal, operator data Jadup di sana, sedang pusing karena sejumlah nama dalam daftarnya belum diketahui orangnya. Penyebabnya: nama yang tertulis hanya nama panggilan. Keningnya terlihat berkerut-kerut seperti kontur Palu yang berbukit-bukit dengan banyak lembah.

Masih ada penyebab lainnya yang membuat data jadup semrawut. Ini terlihat dari 1.145 calon penerima jadup yang belum lolos verifikasi. Diketahui, yang diusulkan pertama kali oleh Dinas Sosial ke Dukcapil sebanyak 28 ribu dari 40.137 jiwa. Yang bisa divalidasi dan di SK-kan Walikota hanya 26.855 jiwa. Seribuan lebih nama yang tak lolos verifikasi di Dukcapil itu bermasalah.

Selain karena tidak dilengkapi NIK dan nomor KK, data yang diserahkan Dinsos ke Dukcapil sama sekali nihil dalam database kependudukan di Dukcapil Palu. Mereka tidak tercatat sebagai warga Kota Palu.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dukcapil Palu, Fajarini menemukan fakta bahwa tidak semua nama yang diminta divalidasi muncul dalam database kependudukan Kota Palu. Bahkan, dalam satu keluarga, tiba-tiba muncul nama yang tidak ada dalam database.

Misalnya, kata dia dalam satu keluarga jumlah yang dilaporkan lima orang, tetapi ketika database kependudukan dibuka, ternyata hanya empat nama dalam keluarga tersebut.

“Database kami adalah hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,” kata Fajarini di kantornya, Senin 29 Juli 2019.

Soal apakah yang tidak ada dalam database juga berhak menerima jadup, Fajarini mengatakan, “Kewenangannya ada di Dinsos.”

Sidik juga mengakui, tidak semua data yang diserahkan ke Dukcapil sudah terisi NIK dan nomor KK. Sebab, masih banyak pengungsi yang belum menyetor fotokopi dokumen tersebut.

Selain itu, fotokopi KTP dan KK yang disetor banyak yang tidak bisa terbaca dengan baik, terutama nomornya. Sehingga ketika diinput data kadang salah ketik.

“Karena fotokopi, sudah buram,” kata Sidik, ditemui Kamis 25 Juli 2019.

Belum lagi, ditemukan nama ganda yang disetor dari kelurahan. Bahkan, ketika dia mengcocokkan data penghuni huntara di kelurahan juga tidak konsisten.

“Saya dapatkan penghuni di huntara tidak masuk dalam data Bappeda (data pengungsi),” katanya.

Lurah Balaroa, Rahmansyah yang ditemui Metrosulawesi di kantornya, Senin 22 Juli 2019, mengakui dari 12 ribu pengungsi yang terdata dan disetor ke Dinas Sosial, masih ada yang tidak dilengkapi dokumen KTP dan KK. Sebab, pada saat pendataan banyak warganya yang mengungsi keluar Kota Palu. Bahkan, mengungsi keluar provinsi Sulawesi Tengah sehingga sulit diperoleh dokumen KTP dan KK.

Rahmansyah tidak mengetahui jumlah pasti warganya yang belum menyetor fotokopi KTP dan KK. Yang pasti, mereka tetap masuk dalam data calon penerima jadup.

Tim dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palu menginput data calon penerima jadup di Kantor Dinas Sosial Palu. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Dampaknya jelas: data yang centang perenang itu membuat validasi di Palu berjalan lambat. Itu tadi, hingga akhir Juli, baru sekitar 50 persen dari 40.137 jiwa calon penerima jadup yang dinyatakan valid oleh Dukcapil. Palu pun ditinggal tetangganya, Kabupaten Sigi.

Di Sigi, validasi 4.177 kepala keluarga dan 15.191 jiwa calon penerima jadup kelar dalam waktu tak sampai dua bulan, sekitar pertengahan Juni. Lalu, pada 30 Juni 2019, dana jadup untuk pengungsi Sigi sebesar Rp 9,1 miliar pun cair.

Dana Jadup pengungsi Sigi, kata Ansar, disalurkan melalui BNI.

“Sampai hari ini, dari 15.191, sekitar 50 persen yang tersalurkan,” ujarnya, Kamis 8 Agustus 2019. (/*)

Laporan ini adalah hasil fellowship “Akuntabilitas Penanganan Bencana” yang digelar oleh Tempo Institute (Jakarta), International Media Support (Denmark) dan AJI Palu. Sembilan karya jurnalistik hasil fellowship bisa dibaca selengkapnya di: teras.id, tempo.co dan kabarsultengbangkit.id.

Ayo tulis komentar cerdas