Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Morowali, masyarakat desa dan perwakilan perusahaan di ruangan Bupati Morowali, Selasa 3 September 2019. (Foto: Murad Mangge/ Metrosulawesi)
  • Pascabanjir Morowali

Morowali, Metrosulawesi.id – Sebagai bentuk rasa tanggungjawab,Pemkab Morowali kembali memediasi permasalahan yang dialami Desa Lele, Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi,yang menuntut perusahaan pemilik IUP. Proses mediasi ditempuh dalam forum di kantor bupati Morowali, Selasa 3 September 2019.

Beberapa bulan kemarin tiga desa di Kabupaten Morowali itu telah dihantam banjir bandang sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pasca banjir, sejumlah pihak langsung membentuk tim investigasi guna mengetahui penyebab material lumpur dan kayu terbawa banjir.

Dalam forum ini,Bupati Morowali,Taslim mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten akan selalu berdiri di depan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.Secara ekonomi,banjir telah menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

“Jadi saya meminta perusahaan yang disebut namanya tersebut mau bersama-sama pemerintah menyelesaikan tuntutan masyarakat,”ujar Taslim saat pertemuan,Selasa 3 September 2019.

Seperti diketahui,kata Taslim,pasca banjir tim investigasi termasuk dari pemerintah Kabupaten menganalisa banyaknya lumpur dan kayu.Hasil kajian,lumpur dan kayu besar dugaan berasal dari aktivitas perusahaan yang IUP nya bersentuhan dengan daerah aliran sungai.

“Dari beberapa poin tuntutan yang menjadi tuntutan desa salah satunya permintaan ganti rugi ke perusahaan. Kami hanya berharap dari pertemuan ini akan segera terbangun kesepakatan,” ungkap Taslim.

Sementara itu,Ketua DPRD Kabupaten Morowali,Kuswandi mengatakan, bahwa apa yang menjadi permasalahan dan kemudian disuarakan oleh masyarakat sekarang ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kepastian penyelesaian harus diberikan kepada masyarakat.

“Bagi saya, bila ada riak dari masyarakat itu hal yang wajar. Akui atau tidak, penangganan terhadap masyarakat dan wilayah yang terdampak banjir saya menilainya sangat lambat,” ujar Kuswandi.

Pada prinsipnya,kata Kuswandi,masyarakat secara umum khususnya di tiga desa tidak perlu lagi diberikan semacam pamahaman atau pertanyaan, karena sudah berpengalaman membedakan banjir disebabkan karena faktor alam dan dampak banjir dari aktivitas perusahaan.

“Saya tegas mengatakan perusahaan tidak boleh menutup mata.Ketika perusahaan mulai beraktivitas dampak pasti akan muncul bisa menguntungkan bisa juga merugikan. Sedikit juga saya¬† mengetahui kalaupun ada banjir di Morowali belum pernah ada lumpur dan kayu sebanyak itu,” urai Kuswandi.

Disebutkan Kuswandi, bila membahas musibah atau bencana termasuk banjir, yang menjadi perhatian pertama kerugiannya.Selain itu,banjir di tiga desa bisa mendorong pemerintah untuk mengetahui lebih detail kegiatan perusahaan yang mengelolah didalam wilayah IUPnya.

“Saya berharap pak Bupati,banjir kemarin itu menjadi pintu masuk buat kita semua mengevaluasi aktivitas perusahaan.Tentu saja bila itu dilakukan,jika ada yang tertupi dengan sendirinya sudah bisa kita ketahui,” tandas Kuswandi.

Wakil Bupati, Kapolres Morowali Utara beserta Dandim 1311/Morowali juga hadir di pertemuan ini. Hasil pertemuan, Pemkab Morowali dan perusahaan pemilik IUP memberi sinyal sepakat merealisasikan tuntutan dan pada hari  Kamis 5 September juga disepakati dilakukan pertemuan kembali.

Reporter: Murad Mangge
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas