Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan agar penggunaan dana desa tepat sasaran yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan tidak ingin lagi mendengar ada bupati memotong dana desa.
“Jangan sampai ada lagi pemotongan dana desa, ini saya katakan karena sudah ada terjadi. Uang diberikan kepada kepala desa, setelah diberikan, uangnya disetor lagi ke kantongnya bupati,” ujar Basaria saat menghadiri suatu kegiatan di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 28 Agustus 2019.
Untungnya kata dia, di Sulteng tidak ada bupati melakukan hal serupa, sementara di daerah lain sudah tertangkap. Olehnya dia mengimbau jangan sampai terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Aparat penegak hukum harus terus melakukan pengawasan ketat agar tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menyelewengkan dana desa.
“Kalau Polisi dan jaksa benar-benar kerjasama, tidak perlu ada OTT (operasi tangkap tangan) di daerah. Kalau ada bupati di OTT, Kajari dan Kapolres-nya harus koreksi diri, kok bisa nggak ngeliat,” ucapnya.
Dia juga mengharapkan tak ada lagi korupsi di bidang pendidikan sebab anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia. APBN mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen atau sekitar Rp550 triliun lebih dari total anggaran.
“Harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai ada lagi korupsi di bidang pendidikan. Bagaimana kita mau mencapai sumber daya manusia yang baik kalau dana pendidikannya dikorupsi,” tutur Basaria.
Diungkapkannya, anggaran pendidikan menjadi perhatian utama KPK dalam melakukan pengawasan. Selain itu, anggaran kesehatan juga terus dipantau karena berkorelasi terhadap pendidikan.
Tahun ini, pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk Sulteng sebesar Rp1,567 triliun. Kucuran dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan ekonomi desa se-Sulawesi Tengah.
Dari total Rp1,567 triliun, Kabupaten Parigi Moutong masih terbanyak mendapat kucuran dana desa mencapai Rp235 miliar. Selanjutnya Kabupaten Banggai Rp231 miliar, Sigi Rp145 miliar, Donggala Rp142 miliar, Poso Rp129 miliar, dan Tojo Unauna Rp120 miliar.
Kemudian Banggai Kepulauan Rp113 miliar, Morowali Utara Rp111 miliar, Morowali Rp103 miliar, Buol Rp92 miliar, Tolitoli Rp88 miliar dan Banggai Laut Rp55 miliar. Dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar Rp200 miliar lebih dibanding tahun lalu. Pada 2018, dana desa untuk Sulteng tercatat sebesar Rp1,364 triliun.
Reporter: Michael Simanjuntak
