Kondisi para korban yang menghuni huntara. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Warga terdampak bencana di wilayah Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala), Sulawesi Tengah, kini resah karena belum ada kepastian pencairan dana stimulan, dan dana jadup bagi para korban. Sementara  masa tanggap darurat pemulihan bencana sudah memasuki bulan ke 11 sejak bencana alam gempa bumi, yang disertai tsunami dan likuefaksi, 28 September 2018 silam.

Belum adanya kepastian itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah pun, ikut menyikapi kondisi korban bencana  dan langsung bersentuhan dengan para penyintas di huntera.  Salah satunya dengan mendatangi para korban untuk  menampung seluruh keluhan atas lambannya penyaluran bantuan dana jadup, dana stimulan maupun bantuan bantuan lainnya.

“Kami langsung turun ke huntara untuk bertemu para pengungsi dan mendapatkan fakta.  Di Kabupaten Sigi,  terdapat huntara  yang belum tersentuh batuan sama sekali.  Olehnya  itu, kami akan membantu menelusuri dimana dana bantuan bagi korban bencana stagnan” jelas Sukri,S.H, Deputi Direktur LBH Sulteng. 

Menurut Sukri, masyarakat korban terdampak bencana Pasigala banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami kesulitan ekonomi, untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja. Para korban sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah, meminta kepastian kapan dana stimulan jadup dan dana bantuan lainnya segera disalurkan.

“Soal bantuan itu harus jelas, kepastian waktu, agar korban bencana tidak terkatung-katung.  Di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat,  sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ungkap Sukri.

Soal permasalahan lahan, kata Sukri perlu diperhatikan azas keadilan khususnya bagi pemilik tanah. Sejak awal pemilihan lokasi hingga proses pekerjaan huntara tidak ada transparansi baik anggaran maupun hak-hak pemilik tanah, sehingga muncul kecurigaan adanya permainan dalam proyek pembangunan huntara. 

“Tidak ada penolakan dari pemilik lahan seperti yang diberitakan sebelumnya, dan  pemilik telah meberikan izin bagi pengungsi untuk menempati huntara yang telah dibangun, namun sangat disayangkan pemerintah tidak transparan dalam pembangunan huntara, sehingga kami akan berjuang untuk mendapatkan hak – hak pemilik lahan tersebut,” jelas Sukri. 

Lebih jauh Sukri menguraikan soal bantuan dari pemerintah pusat, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, seputar dana yang harus diterima para korban. Namun, hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya.

”Kami akan berkoordinasi langsung kepada Gubernur Sulteng untuk menanyakan kejelasan terkait teknis penyaluran dana bantuan bagi pengungsi korban bencana Pasigala,’’ papar Sukri. (*)

Reporter: Djunaedi

Ayo tulis komentar cerdas