Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate (baju putih), selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saat launcing Sistem SIAP GARDA, di kantor Sat Pol PP, Sulteng, Senin 5 Agustus 2019. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Dr.H.Mohamad Hidayat Lamakarate, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,  melaunching aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Peraturan Daerah (SIAP GARDA) berbasis online di Kantor Satpol PP Sulteng, Senin, 5 Agustus 2019.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan bimbingan teknis pengutan peran polisi pamong praja wanita, dalam peningkatan standar pelayanan minimal berbasis gender Tahun Anggaran 2019.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Hidayat menjelaskan, pemerintah Provinsi  Sulawesi Tengah menyambut baik dan menaruh perhatian penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Sesuai perannya, peraturan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri, dan pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui aparat yang tersendiri pula, dalam kerangka NKRI.

“Aplikasi Siap Garda berbasis online ini merupakan sebuah gagasan yang di promotori oleh Kasat Polisi Pamong Praja Sulteng, Drs.Mohamad Nadir,M.Si, pada kegiatan pendidikan pelatihan kepemimpinan yang diikutinya pada 2019 ini,” ucap Hidayat.

Hidayat menekankan, inovasi dan proyek perubahan itu tak harus spetakuler, namun yang terpenting benar-benar dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak perlu membuat yang luar biasa, yang penting bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Singkatnya perubahan adalah inti kehidupan, namun konsistensinya adalah agar proyek perubahan jangan hanya sebatas slogan yang dilaunching semata. Pemerintah Daerah sangat berharap agar proyek perubahan yang diusung benar-benar dapat diimplementasikan dan bermanfaat sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Hidayat menyatakan bahwa pihaknya berencana menganggarkan pada 2020 satu unit kendaraan pemadam kebakaran untuk Dinas Kebakaran Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu Kasat Polisi Pamong Praja Sulteng, Drs.Mohamad Nadir,M.Si, usai kegiatan kepada awak media mengatakan, dengan adanya sisitem pengawasan pelanggaran Perda berbasis online itu, maka kinerja akan terfokus pada ketertiban dan keamanan di ranah kerja Satpol-PP Sulteng.

Selain itu, sistem berbasis online yang dirancang Satpol-PP Sulteng itu akan memaksimalkan fungsi Penyidik PNS (PPNS). PPNS tersebut tersebar di sejumlah OPD dan dalam tugasnya PPNS akan berkoordinasi dengan Satpol-PP.

“Ketika pelanggaran terjadi, dia harus melaporkan pelanggaran di OPDnya,” jelas Nadir.

Dalam proses pelaporan itu, PPNS akan menyampaikan pelanggaran Perda tersebut secara online, dan akan segera ditindaklanjuti. Misalnya, ada pelanggaran Perda, dimana anak SMA Sederajat berada di bawah pengawasan pemerintah provinsi berkeliaran di luar sekolah saat jam sekolah.  PPNS bisa memfoto temuan ini dan mengirimkannya pada sistem pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah.

“Setelah itu, kita teruskan ke OPD yang bertanggung jawab, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nanti mereka yang akan menindak lanjuti sangsi,” tambah Nadir.

“Hal serupa juga bisa dilakukan pada PNS yang berkeliaran di warung kopi atau pusat perbelanjaan di jam kerja,” tegas Nadir.

Reporter: Djunaedi
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas