Home Palu

Beberapa Anggaran Dipangkas

165
PIMPIN RAPAT - Wali kota Palu, Hidayat M.Si saat memimpin Rapat Asistensi Finalisasi Perubahan Anggaran Kota Palu 2019 di Ruang Kerja Walikota Palu, Minggu, 4 Agustus 2019. (Foto: Humaspemkot)
  • Rapat Asistensi Anggaran Perubahan 2019

Palu, Metrosulawesi.id – Walikota Palu, Hidayat M.Si memimpin langsung Rapat Asistensi Finalisasi Perubahan Anggaran Kota Palu 2019 di Ruang Kerja Walikota Palu, Minggu, 4 Agustus 2019.

Perubahan anggaran terjadi pada beberapa instansi lingkup Kota Palu, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan Wali kota Palu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Kota Palu ini berdasarkan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional.    

Rincian pemangkasan anggaran tersebut yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu dari 5 program dan 23 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp260,9 Juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 7 Program dan 25 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 142,56 Juta. Dinas Perhubungan Kota Palu dari 9 Program dan 26 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,19 Milyar.

Selanjuntya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu terkait anggaran operasional percepatan verifikasi dan validasi kepemilikan tanah dan bangunan pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.

Sementara itu, dalam pembahasan alokasi sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12.9 milyar, Wali kota Hidayat bersama Tim TAPD melakukan rasionalisasi usulan anggaran perubahan pada Sekretariat Daerah Kota Palu dari 16 program dan 68 yang diusulkan penambahannya sebesar Rp 6,1 Milyar yang disetujui hanya Rp1,33  milyar, di luar penambahan anggaran perjalanan dinas dan badan yang akan disatukan di Sekretariat Daerah Kota Palu.

Masih terkait dengan hal itu, Anggaran Satpol PP dari 8 program, 23 kegiatan dengan usulan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp10,1 Milyar, setelah dilakukan rasionalisasi, akhirnya mengalami pengurangan sebesar Rp.324 juta rupiah.

Wali kota Hidayat mengungkapkan efisiensi dan rasionalisasi anggaran perubahan akan diarahkan pada kegiatan yang manfaatnya  langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Yang diprioritaskan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, pelayanan dasar, dan infrastruktur yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat (livelihood),” katanya.

Kata dia, asistensi dan finalisasi anggaran adalah alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah. 

Dalam rapat ini, Wali kota Hidayat juga menyoroti kinerja Sat Pol PP Kota Palu soal penanganan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan hal itu belum maksimal.

“Sehingga untuk mengatasi hal tersebut,  saya akan memaksimalkan peran Sat Pol PP dengan pelibatan unsur TNI dan Polri,” katanya.

Walikota Hidayat juga menilai penangananan PKL di Pasar Inpres Manonda  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota belum membuahkan hasil maksimal.

Pedagang yang berjualan masih banyak menempati tempat yang dilarang berjualan.

“Olehnya, Pemerintah Kota Palu akan bekerjasama dengan Pihak Kodim 1306 Donggala untuk membantu penertiban pedagang di area Pasar Manonda Palu,” katanya.

Untuk kelancaran kerjasama tersebut, dalam perubahan anggaran Tahun2019 telah disiapkan dana sebesar Rp688 juta.

“Pemerintah Kota Palu berharap pembeli, penjual, dan pengguna jalan di sekitar Pasar Manonda lebih nyaman melakukan aktivitasnya,” katanya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas