Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui permohonan Polda Sulteng untuk memeriksa anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma, atas laporan dugaan pencemaran nama baik. Izin untuk pemeriksaan Yahdi (YB) itu tertuang dalam surat nomor: 161.72/3806/OTDA tertanggal 17 Juli 2019.

Seperti dikutip Metrosulawesi, Jumat 19 Juli 2019, surat tersebut ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik. Salah satu tembusan surat itu dikirimkan kepada Gubernur Sulteng.

Ada tiga point termuat dalam surat itu. Antara lain poin ketiga dalam surat itu, Akmal Malik menyebutkan bahwa pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal ketika YB memposting sebuah foto koran yang sudah diedit. Dalam foto koran itu tertulis “Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng”. Foto editan ini dipastikan hoaks, karena kenyataannya tidak ada koran yang terbit dengan berita seperti itu.

YB sendiri mengaku mengambil foto koran itu dari dua akun FB. Dia mengaku memposting foto koran itu setelah sempat viral selama kurang lebih dua jam. Dia mengatakan, memposting foto itu sebagai bentuk kritik terhadap Pemprov.
Yahdi menyebut dia hanya jadi korban orang yang mengedit foto koran yang disebarnya. Yahdi menyerahkan penanganan kasus ini ke kepolisian.

“Justru saya adalah korban dari orang jahat yang mengedit foto itu dan saya akan dorong kasus ini agar bisa diungkap melalui Tim Cyber Polri,” kata YB, Sabtu 6 Juli 2019.

Melalui tim kuasa hukumnya, YB menegaskan tidak punya niat sedikitpun, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dewan untuk menghina Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

“Saya tidak mungkin punya niat menghina pak Longki, na beliau itu Orang tua kita. Yang saya lakukan selama ini, khususnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi pada 2014, ya memang harus mengkritisi seluruh kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi,” tulis Yahdi melalui kuasa hukumnya Muh. Rasyidi Bakry SH LLM yang diterima Metrosulawesi, Sabtu 6 Juli 2019.

Atas postingan YB itu, Gubernur Longki Djanggola kemudian melaporkan YB ke Polda Sulteng dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atas laporan itu, Polda sudah memeriksa sebanyak 17 saksi.

“Mohon doanya dalam waktu dekat ini tersangka akan ditetapkan. Namun sudah dipastikan dari hasil pemeriksaan 17 saksi, pelaku utama mengerucut ke Yahdi Basma (YB),” kata Kapolda Sulteng Brigjen Lukman Wahyu Hariyanto saat menggelar konferensi pers, seperti dikutip detik.com, Senin 8 Juli 2019.

Penyidik juga, menurut Lukman, sudah mengantongi bukti kuat untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Tinggal tunggu waktu saja,” ujar dia. (*)

Ayo tulis komentar cerdas