Abdurrachman Kasim. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Forum Minta Dibentuk Tim Investigasi

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Arfan mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat tentang dana bantuan penanganan bencana alam yang masuk ke kas Pemkot Palu. Menurutnya, ada informasi bahwa Pemkot Palu telah menerima triliuan dana bantuan sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat.

“Perlu kami sampaikan bahwa dana yang masuk ke kas Pemerintah Kota Palu berdasarkan rekening posko bencana dari tanggap darurat sampai masa transisi darurat ada dua rekening. Semua bantuan dari pemerintah daerah, NGO, perseorangan dan kelempok tercatat ada Rp 5 miliar lebih. Kami sudah sampaikan ini berkali-kali, tetapi selalu muncul, bahwa ada triliunan dikemanakan. Kemudian pada Januari sampai masa transisi ketiga selesai, rekening (bantuan) ditutup karena sudah selesai masa transisi ketiga. Dana yang masuk Rp 11 miliar. Maka dijumlahkan Rp 5 miliar dan Rp 11 miliar. Ini perlu kami sampaikan sehingga tidak ada asumsi seperti itu,” kata Arfan saat menghadiri rapat bersama Pansus DPRD Sulteng, Selasa 16 Juli 2019.

Kepada Pansus DPRD Sulteng dan perwakilan masyarakat penyintas bencana alam, Arfan mengungkapkan, Pemerintah Kota Palu juga membantah tidak memberikan perhatian terhadap pengungsi. Dia mengungkapkan, sejak masa tanggap darurat, Pemkot Palu telah menyalurkan bantuan logistik dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp36 miliar ditambah Rp25 miliar.

Bantuan logistik senilai Rp36 miliar disalurkan kepada pengungsi pada masa tanggap darurat. Berdasarkan keputusan walikota masa tanggap darurat terhitung sampai 12 Oktober 2018 yang kemudian diperpanjang sampai 26 Oktober 2018. Sedangkan pada masa transisi darurat ke pemulihan, kata Arfan dianggarkan Rp25 miliar untuk bantuan logistik.

Masa transisi darurat tiga kali diperpanjang mulai 27 Oktober 2018 sampai 24 April 2019. 

“Kami menggunakan APBD untuk logistik Rp 36 miliar tahap pertama dan Rp 25 miliar tahap kedua,” kata Arfan.

Logitik yang disalurkan tersebut berupa beras, telur, ikan kaleng, sayur mayur, minyak goreng, ikan asin, dan gula pasir. Logistik disalurkan kepada 40 ribuan pengungsi di Palu. Menurut Arfan, jumlah pengungsi yang awalnya 38 ribu, berubah menjadi 42 ribu dan kini 40 ribu.

Terpisah, Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrachman Kasim meminta kepada Pemerintah Kota Palu membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan penyimpangan bantuan logistik yang disebut Rp36 miliar dan Rp25 miliar tersebut.

Abdurrachman Kasim mengatakan, miliaran dana yang dianggarkan melalui APBD Kota Palu patut dipertanyakan realisasinya di lapangan. Sebab, kata dia banyak pengungsi yang tidak pernah menerima bantuan logistik yang dimaksudkan Pemkot Palu, khususnya pengungsi Perumnas Balaroa.

Dia meminta, Pemkot Palu membuka data nama-nama penerima bantuan logistik khususnya pengungsi Balaroa. Abdurrachman Kasim yang advokat senior itu menduga, logistik tersebut salah sasaran. 

“Jangan-jangan nama kita ada ditandatangani orang lain, diterima orang lain. Siapa dan dimana diserahkan. Siapa yang menerima, mana namanya. Betulkah itu tepat sasarannya,” ungkapnya saat ditemui Metrosulawesi, Selasa 16 Juli 2019.

Oleh karena itu, Abdurrachman meminta Pemkot Palu membentuk tim investigasi untuk menelusuri realisasi bantuan tersebut. Menurutnya, pengungsi dari Perumnas Balaroa, banyak yang tidak menerima bantuan logistik dari Pemkot Palu. Lagipula, kata dia forum tidak dilibatkan dalam penyalurannya bantuan yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu.

“Ada sebagian warga Perumnas Balaroa yang tidak dapat logistik dari APBD Palu. Baik tahap pertama (Oktober sampai Desember) maupun pada tahap kedua Januari sampai Maret,” katanya.

Menurutnya, pengungsi dari Perumnas Balaroa justru lebih banyak menerima bantuan dari luar negeri.

“Seperti 1.200 paket yang isinya beras 5 kilogram, gula satu kilogram, minyak, teh kopi dan ember. Itu bantuan dari masyarakat Jepang. Ada juga bantuan masyarakat Arab berupa beras. Juga pengusaha dari Jakarta yang memberikan sembako dan bantuan lainnya. Jadi masyarakat Perumnas Balaroa sebagian besar (bantuan yang diterima) bukan dari APBD Kota Palu,” katanya.

Padahal, kata dia forum yang terbentuk sekitar pekan ketiga Oktober itu memiliki data by name by address pengungsi Perumnas Balaroa. Forum berencana meminta kepada Pemkot Palu data nama-nama penerima bantuan logistik yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Palu itu untuk disandingkan dengan data yang dimiliki forum.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas