Home Donggala

Pansel Terkendala Salinan Putusan dari Pengadilan

316
Wakil Ketua II DPRD Donggala Abd Rasyid dan Ketua Komisi I Abu Bakar Aljufri saat memimpin rapat dengar pendapat terkait lelang jabatan di ruang sidang DPRD, Rabu 17 Juli 2019. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)
  • Terkait Terpidana yang Lolos Seleksi Calon Kadis di Donggala

Donggala, Metrosulawesi.id – Janji DPRD Donggala untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait diloloskan DB Lubis pada seleksi jabatan kadis akhirnya dilakasanakan Rabu (17/7) di ruang sidang II DPRD Donggala.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Abd Rasyid dan Ketua Komisi I Abu Bakar Aljufri dihadiri oleh Sekab Aidil Nur, kepala BKPSDM Abdullah Lahinta.

Wakil Ketua II DPRD Donggala Abd Rasyid mengatakan, RDP dilakukan untuk mengkalrifikasi diloloskannya DB Lubis pada seleksi jabatan yang tahapannya telah selesai. Bahkan kata Rasyid lagi beredar informasi tim pansel dari kalangan akademisi Untad tidak dlibatkan pada proses seleksi lelang jabatan.

“Kita sudah mendengar informasi baik di media cetak atau di ruang publik terkait DB Lubis yang dengan mudahnya lolos di seleksi lelang jabatan. Olehnya kami mengundang kepala BKPSDM dan Sekab Aidil nur untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terkait DB Lubis,” kata Abd Rasyid.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Donggala Abu Bakar Aljufri mengatakan, sejak masuknya DB Lubis di Donggala sudah menyandang status terpidana. Hanya saja kata Abu ada ketidakberdayaan pihak terkait utamanya Sekab Aidil Nur dan kepala BKPSDM Abdullah Lahinta.

“Saya sudah bertanya-tanya ketika DB Lubis masuk di Donggala sejak tahun 2011, dia (DB Lubis) sudah menyandang predikat terpidana hanya saja Sekab dan BKPSDM tidak berdaya karena yang membawa DB Lubis ke Donggala itu bupati. Ini sudah jelas melanggar UU 30 tentang Administarsi Pemerintahan,” kritik Abu Bakar.

Ketua Pansel yang Sekab Donggala Aidil Nur menjelaskan pindahnya DB Lubis dari Palu ke Donggala sudah berdasarkan mekanisme dan tidak bisa dilarang.

“Jika dikaitkan masa lalu DB Lubis,  kami di Donggala tidak mengetahui persis meskipun sudah beredar di koran atau media sosial. Pada saat memulai tahapan seleksi berkas, saya sudah pertanyakan 6 OPD yang dibuka harus sesuai ketentuan sesuai UU 5 tentang ASN, PP 11 2017. Kemudian sebagai orang pansel, kami menyurat kepada Pengadilan Negeri Kelas I Palu, meneliti 23 orang yang mengikuti seleksi termasuk DB Lubis. Kami tidak akan mengumumkan hasil seleksi sebelum ada surat resmi atau kutipan surat dari Pengadilan Negeri Kelas I Palu,” jelasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Abdullah Lahinta mengatakan, selama di BKPSDM dia sudah merasa pusing karena selalu dihearing baik di pusat maupun di Donggala. Terkait proses lelang jabatan lanjutnya ia menyurat ke KSN meminta rekomendasi kepada KSN untuk melelang tujuh jabatan, tapi KSN hanya merekomedasi 6 jabatan.

“Waktu ke KSN saya bawa Kabid Diklat Hj Indotang Kasman Lassa untuk mendengar langsung penjelasan dari KSN terkait proses lelang jabatan, kemudian kami rapat dengan pantia pansel lakukan tahapan seleksi. Kemudian kenapa BKPSDM dikatakana mengurus berkas administarsi karena kami tidak mau merepotkan pansel, karena dokumen atau berkas pelamar hanya BKPSDM yang tahu. Untuk DB Lubis sampai hari ini belum diberikan salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Palu, tetapi dari pernyataan lisan sumber di  Pengadilan Negeri Kelas I Palu mengatakan sudah ada satu calon kadis yang melanggr hukum tapi belum disebutkan namanya. Insya Allah hari ini salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Palu dikeluarkan, jika ada nama DB Lubis pasti akan coret,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas