KOMITMEN PENGUATAN SP4N - Gubernur H Longki Djanggola bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng H Sofyan Farid Lembah dan pejabat terkait menyaksikan penandatanganan komitmen penguatan SP4N di Palu, Rabu, 17 Juli 2019. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • Pemprov Sulteng Teken Komitmen SP4N

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur H Longki Djanggola bersama kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah meneken komitmen penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Palu, Rabu, 17 Juli 2019.

Penandatangan komitmen yang dirangkaikan workshop diinisiasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. Gubernur Longki berharap dengan adanya komitmen tersebut membawa dampak positif dalam peningkatan SP4N lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng.

“Pengaduan masyarakat janganlah dianggap sebagai musuh atau sesuatu yang dijauhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila hal ini masih menghinggapi kita, berarti kita belum siap menghadapi kritikan atau koreksi dari masyarakat,” ujar Longki.

Menurut dia, adanya aduan masyarakat atas suatu pelayanan publik penting apabila dilihat dari sisi positifnya, yaitu dapat dijadikan bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik kearah lebih baik.

“Selama ini ada paradigma yang keliru dan perlu kita perhatikan yaitu belum tentu banyak pengaduan yang masuk ke instansi kita menggambarkan bahwa pelayanan kita buruk. Begitu juga sebaliknya, belum tentu pengaduan yang sedikit pelayanan instansi kita baik,” ucap gubernur.

Gubernur mengungkapkan upaya untuk meningkatkan kualtas pelayanan pengaduan masyarakat masih menemui kendala, salah satunya yakni terkait tindaklanjut aduan yang disampaikan ke perangkat daerah.

Padahal sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sudah menjadi kewajiban setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan. Selain itu harus menugaskan pelaksana yang kompeten dan menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan masyarakat.

Hasil review 2017, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik, seperti keterbatasan sumberdaya manusia maupun dari segi jumlah dan kompetensinya. Selain itu juga ditemukan kendala lain seperti kekurangan anggaran untuk unit pengelolaan pengaduan.

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawes Tengah saya harapkan lebih apresiatif dengan setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana, mekanisme pengelolaan pengaduan dan ketersediaan anggaran yang memadai,” tandas Longki.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng H Sofyan Farid Lembah menyampaikan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun kemarin yang telah masuk zona hijau pelayanan publik menjadi kebanggaan bersama.

“Untuk mendapatkan zona hijau merupakan hasil kerja keras bersama dari seluruh perangkat daerah. Terimakasih,” ucap Sofyan.

Penandatangan komitmen penguatan SP4N turut disaksikan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari.

Reporter: Michael Simanjuntak, Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas