- Percepatan Jadup dan Dana Stimulan
Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukacapil) Palu harus bekerja ekstra memvalidasi data calon penerima jaminan hidup (jadup) dan dana stimulan korban bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018. Data tersebut berasal dari dua SKPD berbeda yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dukcapil Palu, Fajarini mengatakan, data berupa by name by addres dari BPBD banyak di antaranya yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Maka, Dukcapil Palu sebagai instansi yang punya basis data kependudukan kemudian diminta menelurusi dan melengkapinya nama-nama tersebut dengan NIK.
Masalahnya, kata Fajarini, dalam data yang diberikan oleh BPBD untuk divalidasi, ada beberapa nama yang tidak dilengkapi tempat dan tanggal lahir, hanya alamat. Itupun alamatnya tidak lengkap sehingga sulit ditelusuri NIK-nya. Sementara data berupa nama-nama yang diberikan oleh BPBD itu mencapai puluhan ribu.
Jika nama dilengkapi tanggal lahir, masih lebih mudah ditelusuri. Tapi, jika hanya berupa nama dan alamat akan sulit ditelusuri. Sebab, perbedaan satu huruf pada nama, tidak akan ditemukan dalam sistem data kependudukan.
“Kami gunakan metode manual, sehingga butuh waktu lama, kami cek satu-satu nama-nama itu,” kata Fajarini didampingi Ahmad Rahim, salah satu tim teknis yang bekerja memvalidasi data.
Dia mengemukakan, ada sepuluh orang yang begadang setiap malam untuk menelusuri nama-nama yang tidak dilengkapi NIK, dalam daftar calon penerima dana stimulan. Tim harus teliti untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal karena data ini akan digunakan untuk dana bantuan.
“Ada sepuluh orang bekerja dari jam empat sore sampai jam tiga dini hari. Pagi, mereka harus kembali lagi ke kantor untuk pelayanan di luar pekerjaan validasi. Makanya, 10 orang ini dipilih memang dari orang-orang yang kuat begadang. Disiapkan kopinya,” kata Fajarini ditemui Metrosulawesi, Rabu 10 Juli 2019.
Orang-orang yang begadang ini melakukan validasi bukan hanya pada hari kerja, tapi juga Sabtu dan Minggu. Bahkan, pada akhir pekan itu mereka bekerja sejak pagi sampai subuh. Dalam sehari, tim bisa menyelesaikan sekitar 1.000 nama.
“Mereka semua bersemangat bekerja, karena ini untuk kepentingan masyarakat kita, para korban bencana alam,” katanya.
Ditanya soal uang begadang, Fajarini mengatakan, “Saya belum tahu,”.
Yang jelas, atas kerja keras itu, data dari BPBD yang akan digunakan untuk penyaluran dana stimulan rumah rusak sebagian sudah divalidasi. Adapun sebagian lainnya yang belum valid dikembalikan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti. Hanya Fajarini tidak menyebut berapa jumlah pasti yang belum valid.
“Nanti BPBD yang sampaikan data soal itu. Saya hanya sampaikan bagaimana teknis validasi yang dilakukan di Dukcapil,” ujarnya.
Tapi, kata dia data yang belum valid bisa diatasi dengan cara menemui orangnya dan dimintai dokumen kependudukannya atau bisa juga diarahkan ke Dukcapil untuk dilakukan biometrik atau sidik jari. Warga yang sudah melakukan perekaman KTP akan terbaca oleh sistem biometerik tersebut sehingga mudah divalidasi.
Setelah menyelesaikan validasi data dari BPBD Palu, kini giliran data dari Dinas Sosial untuk kepentingan dana jaminan hidup 10 ribu per orang/ hari. Dukcapil sudah menerima data calon penerima Jadup dari Dinas Sosial.
“Data untuk dana stimulan sudah selesai. Sekarang kita konsen ke (data) Jadup. Dukcapil akan bekerja sama dengan Dinsos, membantu kami di sini,”katanya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial MN Sidik pada konferensi pers di kantor Walikota Palu, Selasa 9 Juli 2019 mengatakan, dari 40 ribuan calon penerima jadup, sudah ada yang valid yakni sebanyak 3.217 keluarga atau 8.127 jiwa. Jumlah tersebut sudah lengkap nama, NIK dan KK serta alamatnya.
“Jumlah itu adalah data sampai dengan hari ini (Selasa 9 Juli 2019). Sisanya yang invalid, Dukcapil akan mengkroscek,” ujar Sidik.
Sebelumnya, Walikota Palu Hidayat mengatakan, kelengkapan elemen data berupa NIK dan nomor KK adalah persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, bukan kebijakan Pemerintah Kota Palu.
Hidayat mengapresiasi kinerja Dukcapil Palu. Dia mengaku mengalokasikan anggaran bagi tim di Dukcapil yang bekerja sampai subuh memvalidasi data.
Hidayat berharap, data tersebut segera rampung agar penyaluran jadup, dana stimulan, dan santunan duka bisa terealisasi dan diterima mereka yang benar-benar berhak.
Reporter: Syamsu Rizal
