BERI KETERANGAN - Kabag Hukum Pemerintah Kota Palu Romi Sandy Agung saat menyampaikan keterangan kepada awak media, Senin 8 Juli 2019. (Foto: Tahmil Burhanuddin/ Metrosulawesi)
  • Ribut Soal Dugaan Fee Rp2 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Pemkot Palu menegaskan proses pembayaran utang pekerjaan Jembatan Palu IV kepada PT Global Daya Manunggal (GDM) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Pembayaran utang Jembatan Palu IV merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perintah putusan Mahkamah Agung.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa atas permohonan arbitrase no 258 yang diajukan oleh PT Global Daya Manunggal tersebut, BANI telah memberikan putusan no 258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 (putusan arbitrase no 258),” ungkap Kepala Bagian Kabag) Hukum Pemkot Palu Romi Sandy Agung membacakan surat Wali Kota Palu kepada wartawan di Kantor Bappeda Kota Palu, Senin 8 Juli 2019.

Pemkot Palu kemarin, menggelar jumpa pers, khusus untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan pembayaran utang pembangunan jembatan tersebut. Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan keterangan dalam konferensi pers tersebut di antaranya, Kepala Bappeda, Kabag Humas, Kabag Hukum, hingga Ketua Dinas PU Kota Palu.

Atas putusan itu katanya, Pemkot Palu kemudian membayar utang tersebut lewat anggaran daerah pada awal tahun 2019 sebesar Rp14 miliar. Namun, Pemkot masih harus membayar bunga/denda utang yang nilainya pun cukup besar. Jika ditotalkan, utang pokok dan bunga pekerjaan Jembatan Palu IV sebesar lebih dari Rp33 miliar.

Namun Pihak Pemkot Palu belum menganggarkan untuk pembayaran denda, karena nilainya pun masih belum bisa dipastikan.

Pembayaran utang pekerjaan Jembatan IV Palu ini menuai polemik. Anggota DPRD Kota Palu Alimuddin Ali Bau sempat menyinggung adanya isu dugaan gratifikasi di dalam proses pembayaran utang jembatan tersebut. Ia menyebut ada dugaan dana sebesar Rp2 miliar mengalir ke oknum anggota DPRD.

Pernyataan Anggota DPRD dari PKB itu kemudian bergulir bak bola salju. Ketua DPRD Palu Ishak Cae menganggap pernyataan Ali bisa mencemarkan nama lembaga. Ia bahkan sempat dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Palu atas pernyataannya.

Namun, tidak sedikit pula Anggota DPRD Palu yang menyatakan dukungan kepada Ali Bau agar dilakukan penyelidikan oleh pihak penegak hukum atas dugaan tersebut.

Menanggapi isu tersebut, Pemkot Palu enggan berkomentar banyak.

“Kita sudah sampaikan ke anggota DPR juga terkait proses pembayaran ini,” ungkap Kepala Bappeda Kota Palu Arfan.

“Menyangkut praduga fee Rp2 miliar, kami tidak bisa menjawab itu karena bukan menyangkut lembaga, tapi itu urusan pribadi,” jelasnya.

Kata dia, proses pembahasan anggaran pembayaran utang Jembatan Palu IV sebelumnya memang alot di DPRD.

“Karena mereka juga menanyakan kenapa harus dibayar. Mulai dari Banggar, Pansus sampai ditetapkannya pembayaran ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Palu sebelumnya divonis untuk membayar kepada PT GDM atas pekerjaan tambahan sebesar Rp1,7 miliar lebih, pembayaran penyesuaian harga Rp12 miliar, pembayaran kerugian biaya operasional Rp160 juta, biaya pekerjaan tambahan overhead Rp300 juta, serta biaya denda keterlambatan Rp400 juta lebih.

Salah satu alasan kuat Pemkot Palu segera membayar utang tersebut karena tidak ingin menumpuk denda yang besarannya 10 persen setiap tahun. Jika hal tersebut terjadi, akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas