Iskandar. (Foto: Ist)
  • Warga Terdampak Tsunami Direlokasi

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas PU Kota Palu, Iskandar mengungkapkan, pada zona merah rawan bencana seperti di daerah terdampak tsunami, likuifaksi dan patahan palu koro tidak boleh mendirikan apapun.  Aturan ini dikeluarkan melalui Rancangan Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

“Nanti sejumlah warga yang terdampak tsunami akan direlokasi. Boleh ditempati daerah rawan bencana seperti di pesisir pantai tetapi hanya untuk tempat usaha, untuk dihuni atau tidur di tempat usaha itu tidak boleh,” kata Iskandar belum lama ini.

Iskandar mengatakan, Pemerintah Jepang dan Filiphina sudah menyetujui untuk membangun tanggul sebagai pelindung agar air luat tidak masuk ke pemukiman warga di pesisir pantai.

“Tanggul yang dibangun tujuannya untuk melindung masyarakat dari hempasan ombak yang diakibatkan oleh gempa. Saya juga pesan kepada warga, jangan mendengar oknum yang memprovokasi, jika ada yang provokasi laporkan kepada pihak berwajib seperti Polri dan TNI,” ungkapnya.

Iskandar mengungkapkan, pantai yang ada di anjungan Palu fungsinya akan dikembalikan seperti semula, seperti ada pedagang yang menjual, ada dermaga untuk penempatan perahu, namun lahannya akan diatur dalam RT/RW.

“Jika sudah jadi Jembatan IV Palu dan tanggul, nanti  akan ditanami mangrove, karena di pantai ini dijadikan tempat wisata. Olehnya itu masyarakat diizinkan menjual disekitaran pantai, namun tempat jualannya tidak boleh dihuni,” ujarnya.

Kata dia, pembangunan Jembatan IV Palu direncanakan September atau Oktober 2019. Jembatan ini dibangun oleh pemerintah Jepang, tahan tsunami dan tidak akan runtuh lagi.

“Pemerintah jepang memberikan bantuan hibah dengan kucuran dana kurang lebih Rp300 miliar. Pemerintah Jepang membantu 100 persen pembangunan Jembatan IV secara gratis,” ujar Iskandar belum lama ini.

Kata dia, pembangunan Jembatan IV yang akan dilaksanakan tahun ini diharapkan selesai akhir 2020. Olehnya itu masyarakat diharap mendukung pembangunan Jembatan IV itu.

Iskandar mengatakan, panjang Jembatan IV diperkirakan 260 meter, lebar 12 meter dan tinggi jembatan kurang lebih 6,5 meter.  

Sementara untuk lokasi IAIN Palu dan Palu Grand Mall tidak akan ada aktivitas di lantai bagian bawah, hanya parkiran saja. Pemerintah Jepang akan membantu pembangunan IAIN Palu tahan gempa. Bahkan, kata dia, tempat jualan akan dibangun tahan gempa, namun tidak boleh huni.

“Relokasi warga mau tidak mau harus dilakukan, namun harus ada persetujuan dari warga sekitar. Olehnya itu terkait lahan, nanti akan dibicarakan bersama-sama dengan warga,” katanya.

Selain itu kata Iskandar, warga yang terdampak tsunami, patahan palu koro, likuifaksi mempunyai hak milik untuk Hunian Tetap (Huntap).

“Mengenai lahan akan dibicarakan setelah pembangunan Jembatan IV. Jika tidak disetujui oleh warga, maka pemerintah Jepang alihkan anggarannya untuk membantu daerah lain.  Pemerintah Kota Palu tidak sedikitpun mempunyai niat untuk mensengsarakan warga Palu. Kami juga tidak boleh melakukan tindakan diluar dari atauran perundang-undangan. Pemkot Palu akan menggunakan asas keadilan,” kata Iskandar.

Sementara itu, warga Lere, Masnur meminta tanahnya dibayar oleh pemerintah setelah itu dirinya bersedian untuk direlokasi.

“Saya meminta dibayar dulu tanah saya sesuai dengan harga tanah, sebab saya memiliki sertifikat tanah lengkap,” katanya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas