Home Palu

Mulai Soal Rawan Korupsi hingga ke Peran Jurnalis

237
FOTO BERSAMA - Jurnalis peserta Workshop Akuntabilitas Penanganan Bencana foto bersama usai kegiatan, Sabtu 29 Juni 2019. (Foto: Ist)
  • Catatan dari Workshop Akuntabilitas Penanganan Bencana di Sulteng

Jurnalis harus mengawal penyaluran bantuan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Anggaran yang triliunan itu berpotensi disalahgunakan oleh oknum jahat di tengah ketidakberdayaan korban. Bagaimana jurnalis memetakan persoalan pasca bencana dan memotret sisi rawan terjadinya korupsi? Berikut laporan dari Workshop Akuntabilitas Penanganan Bencana yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu berkerja sama dengan Tempo Institute dan International Media Suport (IMS), di salah satu hotel di Palu, 27 – 29 Juni 2019.

Laporan: SYAMSU RIZAL

SALAH satu titik rawan tindakan korupsi adalah pada masa tanggap darurat. Hanya saja, sulit ditelusuri. Padahal, masa tanggap darurat seringkali diperpanjang dan anggaran dalam besar terus digelontorkan sepanjang rentang waktu tersebut.

“Pada masa tanggap darurat, proyek bisa menunjukkan langsung,” kata Ahmad Arif, fasilitator workshop.

Diketahui, masa tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami di Palu ditetapkan salam 14 hari sampai 11 Oktober 2018. Kemudian diperpanjang sampai 26 Oktober 2018.

Ahmad Arif yang penulis buku “Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme, Kesaksian dari Tanah Bencana” juga mengatakan, data yang menjadi basis penyaluran bantuan korban bencana alam juga perlu mendapat perhatian dari jurnalis. Apalagi, kata dia jika terdapat banyak versi tentang data jumlah korban, pengungsi dan kerusakan.

“Pengalaman di Jepang, hanya satu pihak saja yang bisa merilis data,” katanya.

Ahmad Arif yang jurnalis Harian Kompas, mengajak jurnalis di Palu mencari ide-ide liputan mendalam dan investigasi. Tapi, harus didukung dengan data. Misalnya, kata dia mengenai serine peringatan dini tsunami yang tidak berbunyi saat terjadi gempa besar pada 28 September 2018. Posisinya yang cukup jauh dari pantai itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahkan, kata dia Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) lambat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang tiba di pantai lebih cepat. Setelah dilakukan audit forensik, kata Ahmad Arif menunjukkan bahwa BMKG mengeluarkan peringatan dini setelah pemukiman sudah dihantam tsunami. Akibatnya televisi juga lambat menyiarkan informasi tersebut. Masalahnya diperparah dengan padamnya listrik sekitar dua menit setelah gempa. Jaringan komunikasi seluler juga terputus.

Ahmad Arif sudah turun ke masyarakat, wawancara dan menemukan fakta menggelikan. Misalnya soal sebuah menara di Tipo yang oleh masyarakat setempat menganggapnya sebagai alat peringatan dini tsunami. Informasi itu didapatkan warga saat pertama kali akan dibangun menara tersebut. Diduga untuk memuluskan proyek tanpa protes dari warga setempat.

Fakta lainnya dari penelusurannya adalah pengetahuan masyarakat tentang tsunami di wilayah Pantai Barat yang cukup baik. Buktinya, tidak ada korban tsunami di wilayah tersebut. Sebab, gempa yang cukup keras pukul 15.30 warga sudah mengevakuasi diri ke perbukitan. Sehingga pada gempa pukul 18.02 yang menimbulkan tsunami, warga sudah berada di perbukitan. Artinya, mereka memiliki pengetahuan dari pengalaman masa lalu yang diceritakan turun temurun. Wilayah itu memang pernah dihantam tsunami tahun 1968.

Penataan Pantai Talise juga tak luput dari bahasan dalam workshop. Jalur evakuasi menjadi sorotan tajam. Kesimpulannya, kebijakan penataan ruang khususnya di pantai harus memperhatikan jalur-jalur evakuasi untuk meminimalisir jumlah korban. Soal rencana pembangunan tanggul laut juga dibahas.

Fasilitator lainnya, Mardiah Chamim mengatakan, dibutuhkan ketajaman analisis jurnalis dalam memetakan masalah penanganan pascagempa untuk selanjutnya menentukan angle atau sudut pandang. Investigasi, kata dia dilakukan untuk menjawab pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah kasus. Karena itu, dibutuhkan energi yang lebih besar seorang jurnalis investigatif.

Amantha Kereta, fasilitator yang jurnalis dari Sri Langka juga berpesan meliput hal-hal yang besar dari peristiwa bencana.

“Bukan hal-hal kecil karena bencana menjadi perhatian dunia internasional,” katanya.

Jurnalis harus profesional, tidak bertindak seperti pemerintah, hakim, atau polisi. Dia juga mengingatkan agar jurnalis membangun semangat para korban agar segera bangkit dari trauma bencana.

Workshop yang diikuti puluhan jurnalis di Palu Parigi Motong, Donggala, dan Banggai ini juga menghadirkan Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Sulawesi Tengah. Sayangnya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng yang diharapkan memberikan informasi sebagai pembicara pada workshop tidak hadir.

Adapun tindaklanjut dari workshop ini selanjutnya terpilih sepuluh jurnalis. Mereka akan menerima materi lanjutan dan lebih mendalam tentang investigasi. Selanjutnya sepuluh jurnalis tersebut melakukan investigasi dengan fokus pada akuntabilitas penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah. (*)

Ayo tulis komentar cerdas