Rapat Rekonsilasi Iuran Wajib Pemda, PNS Daerah, PNS Pusat, PPNPN dan DPRD triwulan II tahun 2019 di Hotel Santika Palu, Selasa 25 Juni 2019. (Foto: Ist)
  • Pemda-BPJS Palu Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Moh. Faisal Mang, MM secara resmi membuka Rapat Rekonsilasi Iuran Wajib Pemda, PNS Daerah, PNS Pusat, PPNPN dan DPRD triwulan II tahun 2019 bertempat di Hotel Santika Palu, Selasa 25 Juni 2019.

Deputi Direksi BPJS Suluttenggomalut, dr. Anurman Huda, MM, AAK memberikan apresiasi kepada para mitra BPJS baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih lanjut dirinya berharap agar proses administrasinya agar dilakukan melalui satu pintu yakni BPKAD, karena beberapa diantaranya melalui satuan kerja OPD masing-masing.

Deputi dr. Anurman menyatakan anggota DPRD wajib ikut JKN dan berharap tenaga honorer di masing-masing OPD atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) didaftarkan dalam JKN.

Sementara itu, gubernur dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya rapat rekonsiliasi dan berharap kiranya para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mencocokkan data yang digunakan secara akurat.

Lebih lanjut gubernur menyatakan BPJS adalah lembaga publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam program JKN-KIS.

“Iuran atau potongan BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur,'” jelas gubernur dalam sambutan asisten.

Kepala BPJS Kesehatan Palu, Hartati Rachim, SE, AAK menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan silaturahmi kepada para mitra sekaligus merupakan rutinitas triwulan. Menurutnya dalam proses JKN masih mengalami beberapa kendala yakni ; tidak tepat waktu penyetoran, masih ada Pemda yang salah angka serta tidak tepat akun. (rls/zal)

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas