Bartholomeus Tandigala. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • Batrholomeus Sayangkan Pokmas Belum Dibentuk

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu diminta tegas dalam penyaluran dana stimulan bantuan perbaikan rumah terdampak bencana. Karena sampai saat ini, sejumlah kelurahan di Kota Palu belum membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai wadah penyaluran dana stimulan.

“BPBD Kota Palu harus tegas, harus menegur atau memanggil, karena kelurahan bagian dari pemerintah kota. Kalau ada kelurahan tidak mau membentuk Pokmas, diganti ke kelurahan lain saja,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Bartholomeus Tandigala di kantornya, Rabu, 26 Juni 2019.

Bartholomeus menyayangkan Pokmas belum terbentuk di Kota Palu, padahal fasilitator telah dilatih sampai ke tingkat keluarahan/desa. BPBD Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat kata dia tidak mungkin mengurus sampai pembentukan Pokmas.

Pembentukan Pokmas sepenuhnya menjadi tanggungjawab kabupaten/kota melalui pemerintah di tingkat kelurahan/desa. BPBD Provinsi kata Bartholomeus telah menyampaikan agar dana stimulan yang telah masuk ke rekening kabupaten/kota harus segera disalurkan.

“Harusnya mereka (Pemkab/Pemkot) sudah bisa berjalan. Kalaupun dalam perjalanan ada kendala-kendala, itu normal,” ucapnya.

Menurut mantan Penjabat Bupati Morowali itu upaya BPBD Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat menjadi terkesan sia-sia yang telah berupaya maksimal dalam mencairkan dana stimulan.

Hal itu, kata dia, karena sebelum dana stimulan cair, BPBD Provinsi dan Pemerintah Pusat menjadi pihak yang terkesan paling disalahkan. Kini saat dana stimulan cair, justru bantuan tersebut tertahan akibat Pokmas yang belum terbentuk.

“Saya belum tahu pasti apa kendala di lapangan. Bisa saja masyarakatnya yang belum membetuk Pokmas, karena memang yang membentuk Pokmas masyarakat itu sendiri, kelurahan mengeluarkan SK. Pokmas harus terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota berjumlah 15 sampai 20 lebih,” jelas Bartholomeus.

Dia menambahkan, seyogianya penggunaan dana stimulan tidak sulit, karena sudah ada petunjuk pelaksanaan (juklak). Pemkab dan Pemkot cukup berpedoman ke Juklak yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

“Makanya kalau ada kelurahan/desa tidak mau membentuk Pokmas, itu berarti mereka tak mau mendapat dana stimulan,” tandas Bartholomeus.

Seperti diketahui, dana stimulan tahap satu telah ditransfers BNPB beberapa waktu lalu ke rekening BPBD kabupaten/kota terdampak bencana yaitu Kota Palu, Donggala, Sigi,  dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Total dana stimulan tahap satu mencapai Rp235 miliar yang diperuntukkan perbaikan 4.502 unit rumah.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas