BELUM DAPAT HUNTARA - Warga pengungsi, korban bencana di Kota Palu terpaksa masih menempati tenda di halaman Masjid Agung Palu karena belum memiliki hunian sementara (huntara). Tampak tenda-tenda pengungsi memenuhi halaman masjid tersebut, Sabtu 22 Juni 2019. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)
  • Hampir Setahun Gempa Sulteng

Jakarta, Metrosulawesi.id – Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah agar bisa bersinergi dan mengarusutamakan (maenstreaming) pemenuhan hak-hak korban terdampak yang kehilangan rumah.

“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian, sesuai dengan master plan rencana induk yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad HM Ali dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Ahmad M Ali, bencana gempa bumi, tsunami, liquefaksi dan tanah longsor yang menimpah lembah Palu Sulteng sejak tanggal 28 September 2018, sudah berjalan 10 bulan sejak kejadian.

“Artinya masyarakat korban sudah mengungsi kurang dua bulan lagi satu tahun, harus ada kemajuan yang berarti, paling tidak pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi,” ujar anggota Komisi VII itu.

Ahmad HM Ali. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Bagi Ahmad M Ali, rehabilitasi kehidupan manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal harus menjadi skala prioritas. Agenda rekonstruksi kata dia bisa mengikuti secara beriringan.

“Agenda pemulihan kehidupan sosial korban terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas, infrastruktur dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa sambil beriringan,” ujarnya.

Ahmad menyebutkan, terjadi disparitas (perbedaan) tingkat kehidupan yang agak ekstreme terutama wilayah perkotaan dengan desa yang menjadi zona terdampak bencana. Banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian, sementara kehidupan sosial bergerak lebih cepat dari kemampuan adaftasi program rehab rekon untuk memenuhi fasilitas sarana kerja.

“Disparitas kehidupan agak ekstreme (tajam) karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” kata dia.

Laporan Bank Indonesia menyebutkan, bahwa kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sedikit memburuk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tengah pada Februari 2019 mencapai 3,54% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,19%. Salah satu penyebabnya adalah dampak bencana yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya terutama pada sektor pertanian dan perdagangan. (*)

Ayo tulis komentar cerdas