Presly Tampubolon. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Korban Likuefaksi Minta Pemda Transparan

Palu, Metrosulawesi.id – Masyarakat korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan, tampaknya harus bersabar lagi. Dana stimulan untuk perbaikan rumah masih harus melalui proses panjang, yang kemungkinan tidak akan sampai di tangan korban dalam waktu singkat.

Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, dana stimulan tahap I untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan hingga kini masih diparkir di rekening BPBD (Penanggulangan Bencana Daerah). Dana ini baru akan disalurkan setelah Pokmas (Kelompok Masyarakat) selaku pengelola dana tersebut, telah mendapatkan SK (Surat Keputusan) dari kelurahan.

Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon mengungkapkan dana stimulan belum disalurkan ke Pokmas, sebab BPBD masih menunggu SK Pokmas yang dikeluarkan oleh Kelurahan.

“Kami berharap SK Pokmas ini dikeluarkan segera oleh Lurah-Lurah, agar kami membuatkan rekeningnya, kemudian dananya akan dikucurkan, sebab data-data sudah valid semua,” kata Presly melalui ponselnya, Senin, 24 Juni 2019.

Presly mengatakan di dalam Pokmas ini ada Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggotanya, semua ini harus di-SK-kan oleh Lurah.

“Jika sudah dikeluarkan SK Pokmas ini, maka kami langsung membuatkan rekening bank. Sebab pada Sabtu kemarin kami sudah rapat terkait persiapan pembuatan rekening bank, jika sudah selesai dibuat rekening tersebut, kita langsung masukkan dananya,” jelas Presly.

Presly berharap, SK Pokmas ini lebih cepat lebih baik.

“Kami berharap dalam aspek data bukti kepemilikan tanah itu valid semua, sehingga jangan nanti tidak tepat sasaran. Selain itu kami berharap di Pokmas ini bisa terbangun kerjasama untuk pemanfaatannya terbaik, kemudian proses administrasi harus dilengkapi, baik dalam hal pemanfaatan pembangunan rumah-rumah yang dimiliki warga.”

Kata dia, saat ini BPBD Kota Palu masih terus memvalidasi data untuk masuk ke stimulan tahap II, karena di tahap I ini sudah harus masuk pada fase pembuatan pokmas dan rekening-rekening pokmas.

Sebelumnya, Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo, mengelurkan sejumlah rekomendasi saat rapat dengar pendapat di DPRD Kota Palu, Jumat 21 Juni 2019 lalu, terkait penanganan korban bencana. Ketua Warga Korban Likuefaksi Petobo, Yahdi Basma mengatakan, salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam forum itu adalah meminta agar pemerintah daerah lebih transparan dalam pengelolaan dana bantuan.

“Transparansi dana bantuan baik APBN, APBD dan dana non-pemerintah dari berbagai Sukarelawan, Lembaga2 Sosial dll, agar Rakyat percaya pada Pemerintah,” tulisnya.

Hal lain yang disampaikan dalam RDP tersebut, adalah kejelasan jadup (jatah hidup) dan bantuan pemulihan sosial. Yakni, kegiatan ekonomi masyarakat agar dikembalikan semula, agar para petani sawah yang sekarang menganggur bisa bekerja lagi seperti biasa.

Yahdi juga meminta sistem informasi 1 Atap.

“Kejelasan mekanisme pengaduan, karena pemerintah terkesan lepas tangan. Mengadu ke walikota, di suruh ke gubernur, ke gubernur di suruh ke pusat. Penyintas tidak punya kemampuan untuk itu. Makan saja hanya cukup untuk hari ini, belum tau besoknya. Mana bisa ke pusat untuk bertanya. Harapannya Pemerintah Daerah tidak alergi pada protes dan kritik yg disampaikan terkait penanganan bencana. Kemana lagi kami (anak) mengadu kalau bukan ke orang tua (pemerintah),” tulis Yahdi.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas