Home Palu

MAN 1 Palu Kembalikan Uang Pungutan Rp60 Juta

1438
PENGEMBALIAN - Salah seorang guru MAN 1 Palu saat mengembalikan pungutan PPDB ke orang tua siswa disaksikan langsung oleh Kepala Ombudsman Sulteng, Jumat, 21 Juni 2019. (Foto: Ist)
  • Terbukti Lakukan Pungli PPDB

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Lembah mengungkapkan, sesuai hasil keputusan rapat Rabu, 19 Juni 2019, yang dihadiri oleh Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng dan pihak MAN 1 Palu, bahwa pihak sekolah akan mengembalikan dana pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Hari ini MAN 1 Palu melakukan pengembalian uang pungutan PPDB kurang lebih Rp60 juta terhadap 30 orang tua siswa,” kata Sofyan melalui ponselnya, Jumat, 21 Juni 2019. 

Sofyan mengatakan, berdasarkan surat tagihan yang diberikan kepada orang tua calon siswa, jumlah pungutan yang dibebankan untuk setiap calon peserta didik di MAN 1 Palu sebesar Rp2 juta dengan rincian biaya seragam dan perlengkapan sekolah bahkan untuk biaya simulasi UNBK.

“Pengembalian dana pungutan ke orang tua siswa akan terus di awasi oleh ORI Sulteng. Saya juga sudah suruh pihak sekolah untuk menghentikan pungutan tersebut. Dan bila terlanjur ada pembayaran, maka pihak sekolah wajib mengembalikan,” ujarnya.

Sebab kata Sofyan, Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulawesi Tengah melalui edaran nomor 3106/Kw.22.4/4/PP.00/05/2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di madrasah telah melarang melakukan pungutan pada orang tua siswa dalam proses PPBD.

Namun madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang, barang dan jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, mengikat dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Menurut Sofyan, pungutan yang dilaporkan diatas tidak boleh kemudian dijadikan alasan sebagai bentuk sumbangan masyarakat atau orang tua siswa. Karena yang namanya sumbangan itu sifatnya sukarela dan tidak ditetapkan besaran jumlah pemberiannya.

“Jadi berdasarkan surat edaran itu, lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Sofyan mengatakan, boleh ada pembelian seragam sekolah namun harus melalui koperasi sekolah, bukan melalui PPDB. Jika pembelian seragam melalui PPDB sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kemenag.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas