Home Palu

Warga Palu Bertahan di Zona Rawan

PEMAPARAN - Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Dharma Gunawan Mochtar saat memaparkan kawasan Zonasi Rawan Bencana. (Foto: Eddy/ Metrosulawesi)
  • Abaikan Peraturan Gubernur dan Patok

Palu, Metrosulawesi.id – Banyak warga yang tidak mematuhi peta Zona Rawan Bencana (ZRB) di Kota Palu dengan tetap membangun tempat tinggal dan bertahan di kawasan tersebut, kata Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Dharna Gunawan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama badan geologi, TNI-Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah memasangi patok ZRB di antaranya di sepanjang pantai Teluk Palu, kawasan likuefaksi Balaroa dan Petobo serta kawasan-kawasan yang berada di bawah sesar.

“Sudah dipasang patok dan penanda termasuk imbauan untuk tidak membangun seperti di pantai, kawasan likuifaksi dan di atas sesar. Hanya masyarakat yang tetap membangun punya argumentasi bahwa itu tidak bersifat regulatif. Artinya tidak tertuang dalam peraturan daerah,” kata Dharna Gunawan dalam rapat evaluasi penanganan pasca bencana di Kota Palu di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Selasa.

Sehingga dia menyebut alasan itulah yang mendasari sebagian warga tetap membangun dan tinggal di kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai Zona Rawan Bencana itu.

“Jadi mereka mengatakan kalau itu belum diperdakan maka mereka belum mau pindah dan mengikuti instruksi tersebut,” ucapnya di depan Wali Kota Palu Hidayat yang memimpin rapat tersebut.

Padahal Dharma Gunawan mengatakan kawasan ZRB tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah dan disertakan dalam patok-patok ZRB yang telah terpasang.

Sementara itu Wali Kota Palu Hidayat dalam rapat yang dihadiri sejumlah camat, lurah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu meminta agar secepatnya membuat peraturan wali kota (perwali) mengenai penetapan ZRB tersebut.

Tujuannya agar masyarakat mematuhi ZRB dan imbauan dalam patok-patok yang dipasang dan tidak tinggal di sana.

“Buatkan saja perwalinya karena pergubnya sudah ada. Sudah dituangkan dalam patok-patok itu. Tinggal dibuatkan perwalinya,” perintahnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu memasang patok zona merah di beberapa titik dalam daerah likuefaksi dan eks tsunami.

Kepala BPBD Palu, Presly Tampubolon, menjelaskan patok tanda larangan membangun tersebut seperti di Kecamatan Taweli, salah satu dari delapan kecamatan di Palu yang diterjang tsunami saat gempabumi berkekuatan 7,4 SR melanda Palu dan sejumlah wilayah di Provinsi Sulteng pada 28 September 2018.

Untuk wilayah terdampak tsunami di Kecamatan Taweli, patok zona merah dipasang sekitar 100 meter dari bibir pantai.
Pemasangan patok merah dilakukan juga di dua lokasi likuefaksi yakni Kelurahan Petobo , Kecamatan Palu Selatan dan Kelurahan Balaroa di Kecamatan Palu Barat.

Untuk lokasi likuefaksi Petobo, BPBD telah memasang sebanyak 120 tanda larangan/zona merah (dilarang membangun). Menyusul Kelurahan Balaroa sebanyak 150 patok masing-masing berjarak 50 meter.

Masyarakat diminta untuk mentaati tanda larangan yang telah dipasang tersebut.

“Jangan coba-coba membangun di zona merah, karena pemerintah akan menindak tegas. Sebab pemerintah telah menyiapkan lokasi bersama dengan membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban bencana alam tsunami dan likuefkasi.”

Khusus Kota Palu, kata dia, sudah ada lokasi untuk permukiman warga korban likuefaksi dan tsunami di Kelurahan Duyu dan Kelurahan Tondo. Bencana alam gempa,tsunami dan likuefaksi yang terjadi pada 28/2 -2018 telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan hilang, serta menghancurkan infranstruktur jalan,listrik,telekomunikasi, irigasi,jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, bangunan penduduk, perkantoran dan usaha perdagangan dan industri bukan hanya di Kota Palu, tetapi juga di Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. (ant)

Ayo tulis komentar cerdas