Home Palu

Kontraktor Lokal Segel 240 Bilik Huntara Pengawu

DISEGEL - Huntara milik PT Adhi Karya yang berada di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang hingga kini belum dilunasi. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Pihak kontraktor lokal menyegel 240 hunian sementara (Huntara) di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Jumat (31 Mei 2019) sore. Penyegelan hunian yang ditempati para pengungsi korban bencana(gempa bumi, likuifaksi dan tsunami) September 2018 lalu, dikarenakan pihak pekerja hunian belum menyelesaikan sisa bayaran.  

Soal penyegelan ini, pihak kontraktor, yakni CV Tri Tunggal Jaya, Pay, menolak dikatakan sebagai bentuk penyegelan.

‘’Kami tidak segel. Ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan dari kepala tukang yang mengerjakan hunian tersebut. Jadi kami hanya menyahuti aspirasi dari kepala tukang yang ada,’’ jelasnya saat dikonfirmasi via sambungan handphone.

Dijelaskan Pay, perlawanan para kepala tukang, disebabkan pihaknya belum belum menerima sisa bayaran hingga saat ini. Seperti diketahui  Huntara yang berada di Kelurahan Pengawu, merupakan milik salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Adhi Karya.

‘’Belum semua dibayarkan. Masih ada kekurangan pembayaran yang belum diselesaikan hingga saat ini. Dari kontrak yang ada. Sisa pembayaran yang belum diselesaikan sebesar Rp. 3,9 miliar,’’ jelas Pay sembari menyebutkan nilai kontrak sebesar Rp. 8,7 miliar.

Olehnya itu, Pay memnita kepada pihak perusahaan BUMN bertanggungjawab atas pelunasan pembangunan Huntara yang kini ditempati para pengungsi korban bencana.

“Pemerintah Daerah hanya menyiapkan lahan. Namun, PT Adhi Karya yang melakukan perjanjian kerjasama dengan kami, untuk itu kami hanya meminta hak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pembangunan Huntara tersebut dimulai sejak 1 November 2018 dan berakhir 21 April 2019. Sementara kurang lebih ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) korban bencana alam gempa bumi,  stunami dan likuifaksi yang mendiami Huntara tersebut.

“Ada sebanyak 20 Huntara dan 240 bilik yang ada di Kelurahan Pengawu,  para pengungsi boleh tinggal disana kami tidak larang silahkan saja,” ungkapnya.

Lanjut Pay, pihaknya juga telah menghubungi PT Adhi Karya. Namun, hingga kini masih terbilang belum terealisasi. Ditambah lagi, kata Pay,  PT Adhi Karya ketika ditagih memiliki banyak alasan.

“Kita dijanjikan akan dilunasi sebelum lebaran, namun mereka banyak alasan, dan lebih parah lagi mereka beranggapan bahwa kami belum melengkapi persyaratan administrasi,” tuturnya.

Ia mengakui pembayaran yang telah dilakukan baru sekitar 50 persen. Sedangkan, sebagian lagi masih menjadi kendala dan alasan pihak penanggung jawab yaitu PT Adhi Karya (BUMN).

“Ketika pertama kali melakukan perjanjian kerjasama, Kan kita sudah melengkapi semua persyaratan hanya mereka yang banyak alasan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Fikri Alihana

Ayo tulis komentar cerdas