Home Sulteng

Penyusunan Anggaran Pemprov Belum Tertib

Muhaimin. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • BPK: Tindaklanjut LKPD Maksimal 60 Hari

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulteng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. LKPD diterima Gubernur H Longki Djanggola di Ruang Rapat Kantor DPRD Sulteng, Senin, 27 Mei 2019.

“BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Gubermur Provinsi Sulawesi Tengah beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opin WTP kembali,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Muhaimin.

Namun meski mendapat opini WTP, BPK RI Perwakilan Sulteng masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya penyusunan anggaran belanja yang masih belum tertib.

“Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran dan kelemahan pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai pada Rumah Sakit Daerah Madani dan Persediaan Bantuan pada Badan Penangulangan Bencana Daerah,” ucap Muhaimin.

Untuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan mencakup kekuragan volume pekerjaan rehab bangunan asrama Unit Pelaksuna Teknis Diklat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas.

Pemprov diharap dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap beberapa hal yaitu meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran belanja pada RKA, penyusunan RKAS, sumber dana BOS, pemungutan retribusi, serta penatausahaan.

“Harus lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan belanja daerah serta persediaan dan BMD,” tutur Kepala BPK Sulteng.

Dia menambahkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Untuk itu BPK memohon kerja sama Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam LKPD,” tandas Muhaimin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas