Home Sulteng

BPK Sulteng Masih Temukan Kelemahan Pengelolaan Kas

601
FOTO BERSAMA - Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Muhaimin foto bersama bupati/walikota usai serah terima LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng Jalan Moh Yamin Palu, Selasa, 28 Mei 2019. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • BPK Serahkan LKPD Kabupaten/Kota di Sulteng
  • Lima Daerah WTP, Empat Lainnya Masih WDP

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sembilan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018. Penyerahan LKPD dihadiri bupati/walikota yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng Jalan Moh Yamin Palu, Selasa, 28 Mei.

LKPD sembilan kabupaten/kota yang diserahkan, yaitu: Kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong (Parimo), Poso, Banggai Kepulauan (Bangkep), Tolitoli, Morowali dan Morowali Utara (Morut). Berdasarkan pemeriksaan BPK Sulteng, LKPD empat kabupaten masih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Donggala, Tolitoli, Bangkep dan Morut.

Sementara LKPD lima kabupaten/kota lainnya disimpulkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Palu, Sigi, Parimo, Poso dan Morowali. Untuk Parimo, Poso dan Morowali merupakan opini keterangan naik karena tahun sebelumnya WDP. Sedangkan Kota Palu dan Sigi opini yang diberikan masih tetap WTP.

Sementara Pemkab Morut meski opini WDP, namun sudah terlepas dari status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat yang diberikan BPK Sulteng pada tahun anggaran 2017. Adapun untuk Pemprov Sulteng, Pemkab Buol dan Banggai telah terlebih dahulu diserahkan dan masih mempertahankan opini WTP.

Meski demikian, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Muhaimin mengungkapkan pihaknya masih menemukan adanya permasalahan dan kelemahan mencakup sistem pengendalian intern, yaitu pengelolaan/penatausahaan aset tetap/BMD belum memadai. Kelemahan pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Donggala, Tolitoli, Morut, Bangkep, Parimo dan Poso.

Kelemahan Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, dan Tolitoli, serta Donggala. Kelemahan Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Modal Fisik/Kontruksi pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Poso, serta Morowali.

Kelemahan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Poso serta Kabupaten Tolitoli dan Morowali. Untuk Pemerintah Kota Palu, pengelolaan persediaan belum tertib dan perolehan dari bantuan bencana belum dilakukan penilaian. Pada Pemerintah Kabupaten Morowali, penyusunan dan penetapan APBD dan perubahan APBD 2018 tidak berdasarkan kemampuan potensial keuangan daerah.

Kepala BPK mengatakan opini WTP cerminan akuntabilitas suatu pemerintahan, sehingga jika suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, dapat menjadi modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

“Dengan kata lain, peningkatan akuntabilias merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ujar Muhaimin.

Dia mengatakan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Untuk itu BPK mohon kerja sama para bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja diserahkan. Apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Sulteng,” tandas Muhaimin.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas