ILUSTRASI - Dana BOS. (Grafis: Ist)

Tolitoli, Metrosulawesi.id – Sampai saat ini, masih banyak SD dan SMP di Kabupaten Tolitoli yang belum dapat mencairkan anggaran dana operasional sekolah (BOS) Triwulan 1. Hal itu disebabkan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran sekolah belum rampung, dan SK bendahara yang PNS sekolah belum masuk sampai belum bisa di SK-kan oleh Bupati Tolitoli.

Kepala Seksi Sapras SD yang sekaligus menjabat sebagai Manager Bos Tolitoli Taufik belum lama ini mengatakan, hingga saat ini baru sebagian sekolah yang telah menyetorkan SPJ penggunaan dana sejak Desember 2018 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tolitoli sehingga dana BOS semua lembaga sekolah tidak bisa dicairkan.

“Keterlambatan cair dana BOS dikarenakan sekolah lambat memasukkan SK Tim BOS-nya ke Dinas Pendidikan. Karena adanya aturan Bendahara Dana BOS yang tidak bisa dari Non PNS, sementara itu masih banyak sekolah yang PNS-nya hanya satu orang saja yaitu Kepsek, Akibat dari itu, sehingga kami juga lambat mengusulkan ke Bupati melalui Badan Keuangan Daerah untuk mendapatkan SK Bupati terkait Bendahara Dana BOS secara kolektif,” katanya.

Penggunaan dana itu adalah biaya operasional sekolah yang ditalangi sekolah selama BOS tidak cair terhitung sejak Januari-Mei 2019. Pihaknya mengaku telah memberikan batas akhir hingga 20 April agar segera melakukan penyetoran dokumen pertanggungjawaban anggaran itu.

Menurut Taufik, hingga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dinas Pendidikan Tolitoli, masih baru 90 persen sekolah yang menyetorkan laporannya. Sedang 10 persen sisanya belum jelas kapan akan menyerahkan SPJ-nya dan dokumen Kebendaharaan masing masing sekolah.

Sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan kenapa sekolah sekolah belum menyetorkan penggunaan dana bos mereka dan belum melampirkan nama bendahara sekolah yang akan di SK kan oleh Bupati.

“Akan tetapi Alhmdulillah mulai hari ini (23/4) sudah ada sekolah yang cair walaupun ini sudah lama ditunggu oleh teman teman Kepsek, hal ini lambat disebabkan karna terkait admnistrasi kelengkapan dokumen yang belum lengkap, sehingga sekolah belum bisa mencairkan dana BOS, misalnya SK Tim BOS Sekolah yang lambat masuk, yang disebabkan karna masih banyak sekolah Bendaharanya non PNS semntara diaturan Bendahara harus PNS” ucap Taufik.

Dia harap sekolah yang belum menyerahkan SPJ-nya segera menyetorkan dokumen pertanggungjawaban anggaran itu. Sebab SPJ itu merupakan persyaratan wajib dalam administrasi yang harus dilengkapi, agar dana bisa cepat dicairkan ke rekening sekolah.

Reporter: Acco Amir
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas