Muchlis Aswad. (Foto: songulara.com)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Muchlis Aswad menjelaskan, Rabu 22 Mei 2019 pihaknya telah membacakan hasil keputusan tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Parimo yang dilaporkan Partai Hanura.

“Dan hasilnya bahwa laporan Partai Hanura kepada KPU Parimo, itu tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bahwa KPU Parimo melakukan pelanggaran sesuai apa yang dilaporkan partai hanura tersebut,” ungkap Muchlis selaku Ketua Bawaslu Parimo pada sejumlah wartawan usai pembacaan hasil putusan, Rabu 22 Mei 2019.

Menurut dia, bahwa dugaan pelanggaran tersebut masuk pada tanggal 10 Mei 2019, sehingga pihaknya pada saat itu langsung melakukan pengkajian penanganan pelanggaran, hingga sampai menentukan jenis penanganan pelanggaran itu.

“Sehingga sesuai dengan pengkajian kami terkait kasus ini, dan kami dalam melakukan sidang awal sampai sidang pembacaan putusan hasil Laporan DPC Partai Hanura terhadap KPU Parimo, kurang lebih selama 7 hari itu, maka kami memutuskan bahwa dari hasil Rapat pleno kami semalam hingga pembacaan hasil Putusan, maka keputusannya memang benar bahwa yang terlapor dalam hal ini KPU Parimo tidak terbukti secara sah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu,” jelasnya.

Dia mengatakan, terkait dengan bukti- bukti yang dimasukan pihak Partai Hanura pada pihaknya, maka itu semua telah dijadikan bukti bukti pada persidangan, dan untuk misalnya ada yang keberatan dari pihak lain tentang keputusan itu, maka ada ruang yang di berikan sesuai keputusan Perbawaslu nomor 8, yakni melakukan koreksi.

Maka kita menunggu koreksi yang akan dilakukan pihak lain itu sampai hari jumat 23 Mei 2019 mendatang, jika itu ada.

“Karena Koreksi itu di atur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2018, selama 3 hari, terhitung sejak dibacakan putusan itu, dan koreksinya atau Banding ke Bawaslu RI,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa hingga saat ini laporan yang kami tangani selain laporan dari Partai Hanura yang sudah di putuskan hari ini, maka masih ada dua lagi laporan yang akan kami sidangkan, yakni Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan saudara Muhammad Ikhsan berkaitan juga dengan Formulir Provinsi yang di duga salinannya di rubah melalui di mana kolom khusus partai hanura itu menurut pelapor bahwa kolom tersebut belum ada di tanda tangani menjadi di tandatangani pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Dan proses Laporannya itu masih dalam proses klarifikasi seperti memeriksa saksi saksi pelapor. Dan kasus yang kedua yang akan kita sidangkan yakni Dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Caleg PKS dari Dapil 3 Parimo, yang saat ini kami sudah memeriksa Pelapor dan saksi saksinya. Dimana Caleg yang dilaporkan tersebut yakni Abdun Hanau.

Reporter: Zoel Fahry
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas