Home Palu

Walikota Diminta Gerak Cepat

Abd Haris Yotolembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Polemik Pemutusan Jarkomdat Dukcapil Palu

Palu, Metrosulawesi.id – Hampir dua pekan layanan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu diputus pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seperti diketahui, pemutusan Jarkomdat itu buntut pelantikan Kepala Dinas Dukcapil Palu Rosidah Thalib yang tanpa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil Sulteng Abd Haris Yatolembah meminta Walikota Palu Hidayat bergerak cepat untuk menyelesaikan polemik pemutusan Jarkomdat tersebut. Sebab dengan pemutusan itu, pelayanan kependudukan kepada masyarakat menjadi terhenti.

“Saya minta pak wali segera melakukan koordinasi ke pihak Kemendagri, karena mereka yang punya kewenangan terkait pemutusan Jarkomdat. Kita tidak ingin masyarakat lebih lama lagi menjadi korban atas polemik ini,” tegas Haris, Senin, 20 Mei 2019.

Sebagai Kepala Dinas Dukcapil Sulteng, Haris menyayangkan terhentinya pelayanan kependudukan di Pemerintah Kota Palu. Padahal pelayanan kependudukan dikatakan menjadi salah hal penting dalam suatu pemerintahan.

Menurut Haris pemutusan Jarkomdat harusnya tidak terjadi apabila walikota mengikuti aturan main. Seorang walikota kata Haris tidak mungkin tak mengetahui bahwa pejabat Dukcapil hingga eselon IV harus melalui SK Mendagri.

“Beliau itu (walikota) seorang pamong sejati, karinya cemerlang, tidak mungkin tak tahu aturan itu. Sekarang walikota harus menerima sanksi pemutusan Jarkom akibat pelantikan yang dilakukannya tanpa SK Mendagri,” ujar Haris.

Haris mengatakan untuk mengatifkan kembali Jarkomdat, walikota harus segera mengusulkan SK Mendagri atas pelantikan Rosidah Thalib. Hanya dengan cara itu, Jarkomdat Dukcapil Palu akan diaktifkan kembali.

“Kalau pak wali memang peduli kepada masyarakat harus segera mengurus pengatifkan kemabali Jarkom Dukcapil Palu,” tandas Haris.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng Risal Damsud mengatakan Pemkot Palu terkesan dengan sengaja mengabaikan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab kelalaian serupa bukan pertama kali lagi dilakukan Pemkot Palu.

“Seingat saya ini untuk ketiga kali walikota melantik pejabat Dinas Dukcapil tanpa SK Mendagri. Saya juga tidak tahu kenapa sampai bisa begitu, padahal mereka juga sudah tahu regulasi itu,” ucap Risal.

Padahal menurutnya pengajuan permohonan SK Mendagri tidak sulit karena cukup bermohon kepada BKD Sulteng untuk selanjutnya mendapat rekomendasi dari Gubernur H Longki Djanggola. Rekomendasi dari gubernur kemudian yang digunakan untuk permohonan SK Mendagri.

“Kalau Jarkomdat Dukcapil Palu benar-benar diputus, akan sama kasusnya dengan yang Parigi Moutong dan Luwuk,” pungkas Risal.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas