Irwan Lahace. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Mengacu Permendikbud Nomor 51

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA.

Dalam surat edaran, pengambilan formulir pendaftaran dilakukan mulai 20 Mei sampai 3 Juni 2019, sementara pemasukan berkas pendaftaran dilaksanakan 10-17 Juni 2019, kemudian pengumuman seleksi PPDB akan dilaksanakan 25 Juni 2019.

Kepala Disdikbud Sulteng Irwan Lahace mengaku, telah menandatangani Surat Edaran PPDB dengan merujuk Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019.

“Namun Permendikbud ini mengamanatkan agar adanya Peraturan Gubernur (Pergub). Mengenai Pergub PPDB sementara di asistensi di Kemendagri RI, tetapi agar pelaksanaan PPDB tidak terhambat, saya keluarkan surat edaran dengan merujuk kepada Pemendikbud,” ujarnya.

Dalam Surat Edaran itu ditegaskan sekolah yang menerima peserta didik baru harus sesuai dengan daya tampung kelas yang tersedia. Sekolah terima siswa minimal 20 dan maksimal 36 peserta didik. Sejumlah sekolah tidak dibenarkan menerima siswa melebihi 36 siswa dalam setiap kelas.

Jumlah rombel pada SMA Negeri yang akan di terima di kelas X maksimal 12 rombel atau maksimal 432 orang siswa dalam satu rombel.

Dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri di kabupaten/kota se-Sulteng wajib memperhatikan sistem zonasi sebagaimana yang diatur pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, kecuali pada SMA Terpadu Madani Palu, SMANOR Palu serta sekolah berasrama dan lainnya.

Untuk wilayah kecamatan yang terdapat SMA negeri lebih dari satu termasuk SMA swasta, maka diharapkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) membuat kesapakatan dan harmonisasi untuk menjalin kerjasama dalam proses PPDB, sehingga terbangun kebersamaan dan saling mendukung dalam memperoleh jumlah peserta didik baru.

Bagi peserta didik yang berada di Palu, Sigi dan Donggala terdampak bencana alam, dapat melalui jalur perpindahan orang tua yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan.

Untuk calon siswa inklusi serta kaum dhuafa dapat diterima dari jalur zonasi dengan ketentuan setiap SMAN dapat menerima 20 persen dari jumlah daya tampung terhadap pendaftar.

Akses pendaftar dari keluarga tidak mampu hanya berlaku dalam zona SMAN yang dituju. Kondisi keluarga tidak mampu bisa dibuktikan dengan KIP,KJP,PKH dan bantuan siswa miskin dari Pemda.

Dalam PPDB 2019 ini dilarang memungut biaya pendaftaran. Seluruh SMA Negeri diimbau wajib menyampaikan laporan hasil PPDB paling lambat 10 Juni 2019. Jika Pergub PPDB telah terbit, maka satuan pendidikan wajib berpedoman pada peraturan tersebut, serta petunjuk teknis pelaksanaan.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas