Home Donggala

Korupsi RTLH Donggala Seret Lima Tersangka

588
FOTO BERSAMA - Sebelum menuju mobil tahanan lima tersangka (dari kanan): Hi Andi Baco (kontrator), Budi Patarai (Kadis Sosial), Haris, Arsyad, dan Kahar foto bersama di depan Kantor Kejari Donggala, Rabu 8 Mei 2019. (Foto: Ist)
  • Palupi: Bisa Saja Bertambah, Jika Ada Bukti Baru

Donggala, Metrosulawesi.id – Kejari Donggala akhirnya menetapkan lima tersangka penyalahgunuaan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2017, Rabu sore 8 Mei 2019. Kelimanya pun langsung ditahan.

Dari kelima tersangka yang menenakan seragam rompi orange tersebut, satu di antaranya adalah Budi Patarai, yang saat ini menjabat sebagai Kadis Sosial Donggala. Dia ditahan bersama tiga stafnya, yakni: Haris (kepala Bidang Fakir Miskin dan KAT) Arsyad (PPTK), dan Kahar (Pemeriksa Barang). Kejaksaan juga menahan seorang kontraktor bernama Hi Andi Baco.

Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, melalui Kasi Pidsus, Palupi Wiryawan membenarkan penahanan kelima tersangka.

“Lima tersangka sudah kami tahan selama dua puluh hari kedepan untuk kepentingan penyidikan,” katanya kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Kamis 9 Mei 2019.

Kasus dugaan korupsi dana hibah RTLH senilai Rp2,3 miliar yang melibatkan lima tersangka tersebut bisa saja bertambah.

“Tergantung perkembangan pemeriksaan. Bisa saja bertambah, jika ada alat bukti baru,” kata Palupi.

Palupi Wiryawan. (Foto: Ist)

Palupi mengatakan, proses kasus tersebut masih berlangsung. Jika ada di kemudian hari temuan baru atau alat bukti baru terkait mengalirnya dana RTLH ke sejumlah pejabat pasti akan bernasib sama dengan lima tersangka sebelumnya.

“Kalau tersangka baru nanti dilihat perkembangan selanjutnya. Kami tidak boleh memberikan materi atau hasil pemeriksaan, tunggu saja kedepannya, apakah tersangka tetap lima atau lebih,” sebutnya.

Palupi mengatakan, penetapan terhadap kelima tersangka dilakukan setelah melalui tahap pemeriksaan yang cukup panjang. Kelimanya telah memenuhi unsur melakukan tindakan melanggar hukum yakni korupsi.

“Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kelimanya memiliki peran berbeda,” kata Palupi.

Untuk Diketahui program RTLH adalah program Kementerian Sosial tahun anggaran 2017. Program berbandrol Rp2,3 miliar ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Dalam perjalanan proyek ini ditemukan ketidaksesuain penerima asas manfaat yang sejatinya mendapat Rp20 juta per unit, tapi di lapangan tak sesuai dan terindikasi me-markup dana, sehingga tidak sesuai RAB.

Selanjutnya dari Rp2,3 miliar, diperuntukkan untuk membangun 116 unit bangunan dengan sistem tender dan penunjukan langsung. Proses lelang/tender hanya diadakan di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Banawa Tengah tepatnya desa Kola-kola, kemudian di kecamatan Sindue desa Lero.

Kemudian bantuan satu unit rumah itu sebesar Rp20 juta, Desa Kola-kola kecamatan Banawa Tengah dibangun 32 unit rumah, sedangkan di Desa Lero Kecamatan Sindue sebanyak 40 unit rumah. Sisanya 44 unit yang menggunakan sistem Penunjukan langsung (PL) tersebar di Kecamatan Sirenja, Banawa, Banawa Selatan, Dampelas, Balaesang, dan Sojol. Sebanyak 116 unit dikerjakan oleh Hi Andi baco dengan meminjam tiga perusahaan, yakni: CV Arin Karya, CV Surya Raya Sejahtera, dan CV Mandiri Sulteng.

Perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar pasal 9 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 ditambah dan diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas