LIMA HARI - Pasar Murah di Halaman Kantor Disperindag Kota Palu, Selasa 7 Mei 2019. Setiap hari menyiapkan sebanyak 560 tabung gas 3 kg selama lima hari. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)
  • Disperindag Palu Bantah Alami Kelangkaan
  • Gubernur Minta Awasi Distribusi Gas Subsidi

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Syamsul Saifudin memastikan tidak ada kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Palu. Ia menyebut jumlah tabung gas elpiji 3 kg memang terbatas, karena peruntukannya juga hanya untuk masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi, yakni masyarakat miskin.

Meskipun banyak masyarakat mengeluhkan kelangkaan gas 3 kg, ia membantah hal itu. Menurut Syamsul, masyarakat yang mengeluh kelangkaan elpiji 3 kg bukanlah masyarakat yang berhak mendapatkan gas elpiji bersubsidi tersebut. Sementara gas elpiji dipastikan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak.

“Jadi, menurut survei kami mereka yang banyak berkoar-koar soal kelangkaan elpiji 3 kg itu sebenarnya bukan masyarakat yang berhak, tapi justru dari kalangan PNS serta pengusaha. Mereka memang tidak berhak mendapatkan gas elpiji 3 kg,” ungkap Kepala Disperindag Kota Palu itu, Selasa 7 Mei 2019.

“Sebenarnya elpiji 3 kg itu tidak langka, tapi jumlahnya memang terbatas sesuai dengan data masyarakat miskin. Jadi yang berhak mendapatkan itu masyarakat fakir miskin, kalau memang mereka yang pengusaha-pengusaha itu mau dapatkan, apakah mereka mau kita miskinkan?,” sebut Syamsul.

Sementara itu, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kg, pihak Disperindag Kota Palu bekerja sama dengan pihak Pertamina menyalurkan gas elpiji 3 kg yang juga dikenal dengan gas melon tersebut di Operasi Pasar (OP) Murah yang digelar Pemerintah Kota Palu di halaman Disperindag Kota Palu sejak 7 hingga 11 Mei 2019 mendatang.

Setiap hari, sebanyak 560 tabung gas disalurkan di lokasi Pasar Murah tersebut. Persyaratan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di lokasi cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk satu tabung gas, dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan dua buah tabung gas elpiji 3 kg. Harga satu tabung elpiji 3 kg di Pasar Murah Rp16 ribu.

Hikma,salah seorang warga yang ikut mengantre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg di lokasi Pasar Murah Disperindag. Ia membawa KK untuk mendapatkan dua buah tabung gas elpiji 3 kg. Ia rela berpanas-panasan untuk mendapatkan gas elpiji tersebut.

“Saya bawa KK supaya bisa ambil 2 tabung. Harganya murah, hanya Rp16 ribu. Biasanya kalau beli di luar itu harganya Rp18 ribu,” ujar Hikma.

Diketahui, banyak masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kg. Bahkan harga elpiji 3 kg disebut mencapai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu rupiah.

“Kalau soal harga, kita pastikan harganya itu Rp16 ribu di pangkalan dan hanya untuk masyarakat fakir miskin. Jadi kalau ada harga sampai melewati harga itu kita pastikan bukan di agen dan kalau pengusaha yang mau beli atau PNS metreka memang tidak dapat subsidi,” tandas Syamsul menambahkan.

Surati Kepala Daerah

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola MSi akan menyurati Walikota Palu dan bupati se Sulteng untuk mengawasi distribusi BBM dan gas subsidi.

Hal itu ditegaskan gubernur usai mendengarkan penyampaian Asisten Adm Ekonomian dan Pembangunan  Elim Somba, Kepala Biro Adm. Ekonomi dan Pembangunan Richard Arnaldo, SE, M.SA di ruang kerjanya, Selasa 7 Mei 2019.

Di hadapan gubernur, Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan Elim Somba menyampaikan, suplai elpiji 3 Kg sudah sesuai dengan analisa kebutuhan. Namun, ada beberapa permasalahan distribusi dan pemakai yang tidak berhak seperti PNS. Juga ada penjualan ke daerah lain, seperti Gorontalo dan Sulbar. Ini terjadi, karena di dua daerah tersebut harga elpiji 3 kg lebih mahal dari Propinsi Sulteng.

Masih soal elpiji 3 kg, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Richard Armando, melaporkan terjadi kesalahan distribusi di mana elpiji 3 kg yang semestinya hanya bisa dijual di pangkalan resmi, tetapi selama ini banyak dijual di kios-kios dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini katanya, tidak sesuai dengan ketentuan dan harus ditindak oleh pemerintah kabupaten dan Walikota Palu.

Mendengarkan hal tersebut, gubernur menegaskan akan menyurati Walikota Palu dan para bupati untuk melakukan pengawasan. Gubernur meminta agar menindak tegas, bila terjadi pelanggaran terhadap distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Gubernur juga meminta Pemprov bersama satgas yang dibentuk melakukan pengawasan secara berkala agar BBM dan gas  bersubsidi tidak terjadi kelangkaan.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas