Agussalim Wahid. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan sebanyak 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) baik untuk Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palu.

Meskipun tidak semua TPS menggelar PSU untuk semua tingkatkan, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu tetap akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu sesuai jenis PSU. Untuk itu KPU akan menentukan jadwalnya.

Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, kepada wartawan Selasa 23 April 2019 mengatakan, KPU secepatnya menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal PSU tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan perundangan, PSU dilakukan 10 hari kemudian pasca hari pemungutan suara.

“Batas akhir PSU Sabtu 27 April 2019 yang bertepatan dengan hari libur kerja. KPU rencananya akan melaksanakan PSU pada hari libur kerja tersebut,” ujar Agussalim.

Untuk itu, KPU Kota Palu segera menyiapkan logistik baik berupa surat suara maupun logistik pendukung lainnya. Formilir C6 juga segera disampaikan kembali kepada pemilih sesuai PKPU No.3 tahun 2019.

“Sesuai ketentuan, pelaksanaan PSU tidak lakukan lagi pemuktahiran data pemilih. Karena itu formulir C6 akan punya tanda khusus yang harus disampaikan ulang kepada pemilih sesuai DPT, DPTb dan DPK masing. Pemberian C6 masing-masing TPS paling lambat sehari sebelum PSU,” kata Agus.

Agar PSU berjalan dengan lancar, KPU akan menyampaikan informasi kepada seluruh instansi maupun lembaga untuk memberikan kesempatan kepada karyawan maupun pegawai untuk mengikuti PSU bila PSU dilaksanakan di hari kerja.

Mengenai logistik dan surat suara, KPU Kota Palu akan mengusulkan tambahan kepada KPU Sulawesi Tengah, mengingat jumlah surat suara yang diatur dalam PKPU untuk persiapan PSU dibatasi hanya 1.000 lembar untuk semua jenis pemilihan.

“Jumlah TPS yang melakukan PSU sebanyak 13, sementara surat suara yang ada hanya 1.000 lembar untuk masing-masing jenis pemilihan. Maka itu kami meminta tambahan ke KPU Sulawesi Tengah sesuai dengan DPT yang melakukan PSI,” tutur Agus.

Adapun TPS yang melakukan PSU antara lain, TPS 7 dan TPS 21 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur. Dua TPS di kelurahan ini melakukan PSU untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), DPR RI dan DPD.

Kecamatan Palu Selatan masing-masing di TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan dan TPS 12 Kelurahan . Dua TPS ini PSU untuk semua jenis pemilihan.

Kemudian Kecamatan Palu Barat masing-masing di TPS 10 Kelurahan Baru melakukan PSU untuk Pilpres, DPR RI dan DPD. TPS 12 dan 13 Kelurahan Baru melakukan PSU untuk Pilpres. Sedangkan TPS 39 Kelurahan Lere PSU untuk Pilpres, DPR RI dan DPD.

Kemudian di Kecamatan Tatanga. PSU dilakukan pada TPS 9 Kelurahan Duyu untuk Pilpres, DPR, DPD dan DPRD Provinsi. TPS 10 Kelurahan Duyu untuk Pilpres dan DPR RI. TPS 6 Kelurahan Tavanjuka untuk Pilpres serta TPS 13 Kelurahan Nunu untuk semua jenis pemilihan.

Berikutnya Kecamatan Palu Utara. PSU pada TPS 12 Kelurahan Mamboro untuk semua jenis pemilihan.

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Sulteng, PSU umumnya dilakukan lantaran banyaknya pemilih yang datang membawa e-KTP luar Palu untuk menggunakan hak pilih tanpa menyertakan formulir A5 (pindah memilih). Serta adanya pemilih pengguna e-KTP yang diizinkan memilih tidak sesuai domisili TPS.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas