SAMPAIKAN LKPJ - Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola membacakan pengantar LKPj 2018 pada rapat paripurna DPRD Sulteng, Senin 22 April 2019. (Foto: Humas)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si membacakan pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna di DPRD Sulteng, Senin 22 April 2019. Paripurna tersebut dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Aminuddin Ponulele.

Gubernur Longki dalam pidato pengantar LKPJ menjelaskan secara garis besar, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara operasional dibiayai dengan APBD tahun anggaran 2018 dapat terselelenggara dengan baik, dan optimal melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

Di samping untuk pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung, kata gubernur, kebijakan umum belanja daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD. Di antaranya untuk mencapai target indikator indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan program prioritas lainnya serta mendukung program prioritas nasional.

“Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuan APBD kita terus meningkat. Realisasi APBD Rp3,8 triliun lebih atau naik 100,71 persen dari target,” kata gubernur.

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, berbagai upaya telah dilakukan antara lain ; melaksanakan penerapan pajak profresif setiap tahunnya, menyusun potensi pungutan pemerintah khususnya potensi sumber daya alam, mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah khususnya sistem online perpajakan, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD, mengoptimalkan kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan melalui SAMSAT keliling dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta pemutakhiran data kendaraan bermotor.

Gubernur mengakui pemerintah melalui kementerian dan lembaga memberikan dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota atau pemerintah Desa untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan alokasi tugas pembantuan untuk provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar Rp 500.606.146.000. yang terdiri dari pembantuan provinsi Rp358.555.949.000 dan tugas pembantuan Rp142.050.197.000.

Dana tugas pembantuan lanjut Gubernur di alokasikan oleh 4 Kementerian kepada enam organisasi perangkat daerah yaitu Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sebesar 6,30 %, PDRB Sulteng mengalami peningkatan menjadi Rp 50,18 juta pada tahun 2018, perkembangan inflasi kota Palu cenderung meningkat ketimpangan pemerataan pendapatan individu yang dilambangkan oleh indeks gini di provinsi Sulawesi Tengah Mengalami penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan dan dari sisi Ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 relatif rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017.

“Capaian keberhasilan ini Tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah khususnya berkat terjadinya kerjasama dan suasana harmonis antara jajaran eksekutif dengan Ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah selama tahun 2018,” pungkas gubernur. (*)

Ayo tulis komentar cerdas