Walikota Palu, Hidayat MSi. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Walikota Palu Hidayat mengungkapkan selama Ramadan nanti, Pemerintah Kota Palu akan menyiapkan beras untuk para penyintas di tenda-tenda pengungsian.

“Jika belum turun dana dari pusat saya akan usahakan beras untuk penyintas di tenda pengungsian. Saya sudah sampaikan ke Bappeda jika kamampuan cukup, maka sediakan beras saja dulu. Tetapi jika sudah turun dana pusat, kita hentikan penyaluran beras,” ujar Hidayat di Palu, Senin, 22 April 2019.

Hidayat mengungkapkan, sejak Oktober, November, Desember dan Januari hingga Maret 2019, Pemkot Palu telah menanggung makanan para korban bencana di sejumlah pengungsian menggunakan dana APBD Kota Palu sebesar Rp50 miliar.

“Hampir setengah tahun kita tanggung makanan para pengungsi, saya akan terus berjuang di pusat. Sejak November tahun kemarin saya sudah ajukan data ke Kementerian Sosial, tetapi bantuan Jaminan Hidup (Jadup) itu belum juga turun-turun. Kemudian di Februari, kami kembali antarkan langsung data, tetapi belum juga turun. Bahkan data itu bukan hanya ke Mensos, tetapi ke BNPB juga, saya sendiri yang antar,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, pada rapat pertemuan dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah marah-marah. Wapres Jusuf Kalla menyangka bahwa dana Jadup ini sudah turun, ternyata belum.

“Dirjen Kemensos menyampaikan bahwa kendalanya itu di data. Saya langsung menjawab di rapat itu bahwa data yang kami ajukan itu sejak November kemudian Februari saya yang antar sendiri data itu, setelah itu saya terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan Kepala BNPB. Alhamdulillah, dana untuk Jadup ini yang ditanggulangi dana bantuan luar negeri dari BNPB,” jelasnya.

Kemudian kata Hidayat, dana dari BNPB ini sudah diserahkan ke Kementerian Sosial, yang kemudian akan dibagikan.

“Tetapi kembali lagi kita berotak-atik di data dengan verifikasi. Seharusnya, jika pemerintah pusat ingin menverifikasi agar turun cepat. Jika tidak verifikasi, tidak usah verifikasi, karena kita yang bertanggungjawab dengan data itu. Jika terjadi apa-apa kita bertanggungjawab dengan data itu, karena kita yang mengajukan,” imbuhnya.

Hidayat mengatakan, data terakhir yang diajukan pihaknya kurang lebih 4.800 jiwa akan menerima Jadup. Namun persoalannya ada verifikasi lagi.

“Bahkan informasi yang saya dapatkan dari Dinas Sosial Provinsi Sulteng, bahwa pusat itu hanya menanggung masyarakat penyintas yang sudah masuk di Huntara, tetapi hanya Huntara yang dibangun oleh PUPR. Jadi saya katakan, jika begitu modelnya saya tolak itu dana. Saya sudah sampaikan ke Gubernur Sulteng dan Kepala BNPB, jika begini modelnya saya tolak, dan saya tidak mau terima dana itu. Justru yang seharusnya dibantu itu adalah masyarakat yang masih berada di tenda,” tegasnya.

Kata dia, masyarakat di tenda-tenda sangat penting dibantu, tetapi aturan di Kementerian menurut mereka, masyarakat yang di Huntara yang ditanggung.

“Maka saya kembali sampaikan, jika aturan itu dari Menteri tentunya bisa diubah. Justru orang di tenda itu sangat membutuhkan, saya berharap aturan Menteri perlu diubah,” ungkapnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas