Ratna Dewi Pettalolo. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, jajarannya akan mendalami masalah kekurangan logistik surat suara di Sulawesi Tengah.

“Kalau terbukti ada kesengajaan tentu akan kita proses sesuai ketentuan undang-undang. Mengacu pasal-pasal yang mengatur pungut-hitung, bisa jadi berkaitan dengan menghilangkan hak pilih. Pidana,” kata Ratna Dewi Pettalolo ditemui di kantor KPU Sulteng Jalan S Parman, Palu, Rabu 17 April 2019.

Hal itu diungkapkan Ratna Dewi Pettalolo setelah menerima informasi bahwa banyak masyarakat, khususnya di Kota Palu yang tidak dapat menyalurkan hak suara karena tidak tersedia surat suara di TPS. Bahkan, pasien rumah sakit di Palu tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019.

“Bagaimana manajemen pengelolaan logistik. Makanya saya datang di kantor KPU Sulteng,” tegasnya.

“Tadi malam, saya tanyakan apakah surat suara cukup. Dikatakan oleh teman-teman KPU Kota sudah cukup. Tapi, fakta di lapangan, untuk logistik DPT pun ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata Ratna Dewi Pettalolo yang mantan ketua Bawaslu Sulawesi Tengah ini.

Menurutnya, kekurangan logistik patut menjadi keprihatinan karena sejatinya logistik harus terpenuhi ditambah 2 persen di setiap TPS. Menurutnya, mereka yang tidak dapat menggunakan hak suaranya adalah daftar pemilih khusus yang jumlhanya membeludak.

“Tapi yang mengejutkan kita, angka daftar pemilih khusus (DPK) sangat tinggi. Informasi dari Panwas, ternyata Kota Palu pernah mengusulkan 3.000 DPK untuk masuk dalam DPT, tapi ditolak oleh KPU RI,” kata Ratna Dewi Pettalolo ditemui seusai menyalurkan hak suaranya di Palu.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah juga mengakui, surat suara kurang sehingga banyak pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya, khususnya yang menggunakan KTP elektronik.

Divisi Hukum KPU Sulawesi Tengah Naharuddin mengakui menerima beberapa laporan bahwa ada TPS yang tidak mencukupi surat suaranya. Akibatnya, banyak pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Namun, mereka adalah pemilih yang menggunakan KTP elektronik yang tidak masuk dalam DPT maupun DPTb.

“Yang baru masuk (laporannya) adalah pemilih DPK yang tidak terlayani. Banyak dinamika lain, tapi informasi yang masuk soal DPK,” kata Naharuddin.

Sedangkan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) tetap terlayani dengan baik.

“Tadi, ada laporan dari Petobo (Palu) bahwa surat suara habis. Maka saya arahkan agar segera mengambil surat suara di TPS lain,” kata Naharuddin.

Anggota KPU Kota Palu Risvi juga mengakui kekurangan surat suara, tapi itu berkaitan dengan daftar pemilih khusus (DPK) yang banyak di Palu.

“DPK yang membeludak, bukan DPT dan DPTb yang kekurangan logistik. Jadi pada saat DPTHP3 direkomendasikan sekitar 3.000 dari DPK dimasukkan dalam DPT, tapi oleh KPU RI tidak jadi masuk dalam DPT,” kata Risvi ditemui di kantor KPU Sulteng.

Divisi Hukum KPU Sulteng Naharuddin mengatakan, jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS mengacu pada jumlah daftar pemilih dalam DPT dan DPTb. Adapun daftar pemilih khusus (DPK) yang menggunakan KTP untuk mencoblos di TPS bisa dilayani di TPS di atas jam 12, sepanjang surat suara terpenuhi.

“DPK adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Prinsip pelayanan surat suara terhadap DPK ini adalah sepanjang surat suara tersedia. Kalau misalnya di TPS bersangkutan masih tersedia surat suara maka dilayani. Jika tidak tersedia, maka akan digeser ke TPS terdekat sepanjang masih dalam wilayah kelurahan. Jika di satu kelurahan itu juga susah habis, maka digeser ke TPS terdekat masih dalam lingkup kecamatan. Ini khusus untuk pelayanan DPK,” kata Naharuddin.

Masalah logistik di Banggai

Selain masalah kekurangan surat suara, Bawaslu dan jajarannya juga akan menelusuri penyebab beberapa kecamatan di Banggai yang tidak bisa mencoblos pada Rabu 17 April 2019, kemarin.

“Masalah di Banggai, kita harus memastikan pemilih terlayani jangan sampai karena keterlambatan distribusi logistik. Mengenai peungutan suara susulan, harus ada prosedur standar yang dipenuhi. Jangan sampai hasilnya dipermasalahkan di kemudian hari. Harus ada penetapan penundaan lewat pleno KPU Banggai dengan alasan-alasan yang jelas. Setelah itu, pemungutan suara susulan,” kata Ratna Dewi Pettalolo.

Sampai sore kemarin, belum ada informasi pasti kapan pemungutan suara susulan akan dilaksanakan di beberapa kecamatan di Banggai.

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas