Home Pendidikan

Pengembangan PAUD di Sulteng Patut Dicontoh

SAMBUTAN - Bunda Paud Sulteng Zalzulmida A Djanggola saat menyampaikan sambutan di acara Workshop Penguatan Karakter yang berkualitas balam kesetaraan menjadi Guru Paud Kreatif, belum lama ini. (Foto: Ist)
  • Satu PAUD Tiap Desa

Palu, Metrosulawesi.id – Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) RI, Muhammad Hasbi, memaparkan program pokok Pembinaan Paud di Indonesia dalam giat Workshop Penguatan Karakter Berkualitas Dalam Kesetaraan Menjadi Guru Paud Kreatif belum lama ini.

Hasbi mengatakan, ada enam kebijakan prioritas Direktur Pembinaan Paud Kemendikbud RI, diantaranya Penyediaan Layanan Paud, serta membuka akses PAUD bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, kata dia, angka partisipasi PAUD tahun ini baru berada di angka 75,1 persen. Itu artinya masih ada 25 persen dari 33,14 juta anak Indonesia yang belum memiliki akses terhadap PAUD.

Menurutnya hal itu dapat dimaklumi. Artinya dari 83.000 desa yang ada di Indonesia termasuk Sulteng, baru sekitar 63 ribu desa yang memiliki PAUD. Masih ada 20 ribu desa yang belum memiliki PAUD.

“Olehnya, kita sangat gembira mendengar informasi dari bunda Paud Sulteng bahwa sudah hampir 100 persen desa di provinsi Sulteng memiliki PAUD. Itu artinya provinsi Sulteng menjadi contoh terdepan bagi provinsi yang lain, dalam memenuhi akses untuk satu desa satu paud,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, adalah penyediaan layanan kursus dan pelatihan. Perlu diketahui, angka kabupaten dan kota yang telah membuat komitmen untuk penuntasan PAUD minimal satu tahun pra SD masih rendah. Untuk itu pihaknya berharap agar Bunda PAUD Sulteng dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng dapat membangun kerjasama untuk penuntasan PAUD pra SD di Sulteng.

Mengapa demikian? Menurutnya hal itu telah diamanahkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dimana PAUD adalah salah satu layanan dasar pokok yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, mulai dari 1 Januari 2019, khususnya bagi mereka yang berusia 5 sampai 6 tahun.

“Oleh karena itu, kami meminta bantuan Bunda Paud Sulteng dan Disdikbud Sulteng untuk mendorong kabupaten/kota di Sulteng menjalankan kewajiban tersebut,” ujarnya.

Hasbi menambahkan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan juga penting dilakukan, yaitu penyediaan pelayanan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Dari 203.859 Paud yang ada di Indonesia, belum banyak yang menyediakan layanan khusus inklusi, untuk anak berkebutuhan khusus.

“Sehingga, anak-anak inklusi kita yang berusia nol sampai enam tahu itu, rata-rata masih berada di satuan-satuan pendidikan luar biasa, Kedepan kita akan mendorong agar anak yang memiliki kebutuhan khusus baik yang permanen dan non permanen dapat turut belajar di satuan PAUD yang ada di daerah masing-masing. Tidak perlu masuk di satuan PAUD luar biasa. Ini untuk memenuhi amanah, bahwa setiap anak usia dini berhak memperoleh pendidikan yang baik dan berkesetaraan,” ujarnya.

Hasbi mengungkapkan, masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.

Secara nasional, kata dia, angka lembaga PAUD yang terkareditasi masih belum menggembirakan, Dari total jumlah PAUD di seluruh Indonesia, baru sekitar 25 persen yang terakreditasi.

“Olehnya, kedepan kita memohon bantuan seluruh pihak terkait agar semakin banyak satuan PAUD di Sulteng yang terakreditasi. Satuan PAUD yang terkareditasi menunjukan mutu PAUD. Jadi, seberapa besar mutu PAUD di sebuah wilayah, ditentukan oleh seberapa banyak satuan PAUD yang terkareditasi,” ungkapnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas