Home Palu

Pasien Gangguan Jiwa tak Layak Nyoblos

dr Nirwansyah Parampasi. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Direktur RSUD Madani Sulteng dr Nirwansyah Parampasi mengungkapkan pasien gangguan jiwa dengan status rawat inap tidak layak ikut menyoblos dalam pemilihan umum 17 April mendatang.

“Kalau yang masih dirawat inap tidak bolehlah, karena berpotensi akan diarahkan. Mereka diajak ngobrol saja tidak nyambung,” ungkap Nirwansyah, Selasa, 9 April 2019.

Dia mengatakan saat ini ada sekitar 35 sampai 40 orang pasien gangguan jiwa yang masih rawat inap di RSUD Madani. Pasien-pasien itu terdiri atas berbagai usia dan lintas profesi. Nirwansyah tidak yakin pasien di rumah sakit yang ia pimpin bisa menggunakan hak pilih tanpa diarahkan.

“Kalau yang sudah rawat jalan kemungkinan sudah bisa ikut memilih karena akan didampingi keluarganya,” kata dia.

Nirwansyah sendiri belum mengetahui pasien-pasiennya akan ikut memilih atau tidak. Itu karena pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat belum berkoordinasi dengannya terkait hak pilih pasien gangguan jiwa RSUD Madani.

“Kalau mau kasih izin tidak akan saya keluarkan karena dalam kondisi belum waras, kecuali yang rawat jalan,” ucap Nirwansyah.

Kemungkinan pihak KPU dikatakannya akan mendatangi pasien gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilih pada 17 April mendatang. Nirwansyah secara pribadi heran atas regulasi yang membolehkan orang dengan status gangguan jiwa ikut mencoblos.

“Kalau pasien gangguan jiwa tetap harus ikut nyoblos, luber-nya sudah pasti tidak ada,” tandasnya.

Sudah Dijamin Sejak Tahun 1955

Kesempatan memberikan suara hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955. Ada beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia soal hak suara ODGJ.

Regulasi itu diantaranya Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2, lalu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Kemudian Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 yang terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum–menghilangkan 2 pasal dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018.

Selain itu, regulasi lain meliputi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2; dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148. Untuk Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, ada lebih dari 500.000 jiwa ODGJ.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas