Home Sulteng

Gubernur Kembali Ingatkan Netralitas ASN

SOSIALISASI - ASN di lingkungan Pemda Sulteng saat mengikuti sosialiasi Pergub TPP di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 22 Maret 2019. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.id – Sebanyak ratusan Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang berasal dari masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti sosialisasi Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 3 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 22 Maret 2019.

Gubernur Sulteng diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kawasan Wilayah Ikhwan dalam kesempatan ini kembali mengingatkan netralitas ASN dalam tahun politik.

“Kami mengharapkan adanya netralitas ASN serta menjaga situasi agar tetap kondusif, terutama dalam memasuki Pemilihan Presiden serta pemilihan anggota legislatif,” ujarnya.

Ihkwan menyampaikan TPP merupakan tunjangan untuk ASN yang memenuhi kriteria guna peningkatan layanan serta memberikan motivasi kepada ASN yang bersangkutan.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan Pasal 39, pemerintah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada ASN dengan persetujuan DPRD, tunjangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan kinerja.

“Untuk memberikan pemahaman terkait tambahan penghasilan pegawai bagi ASN berdasarkan pasal 39, maka dilaksanakanlah sosialisasi Pergub Nomor 3,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Administrasi Daerah (BPKAD) Sulteng Aswin Saudo selaku panitia pelaksana menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi Pergub Nomor 3 untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai tambahan penghasilan serta memberikan motivasi kerja terkait kinerja seorang ASN.

Lebih lanjut dikatakannya, peserta yang mengikuti sosialisasi ASN yang berasal dari masing-masing OPD Pemda Sulteng.

Bertindak sebagai narasumber, Kepala BPKAD, Kepala Biro Organisasi, Kepala BKD serta mewakili Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Sulteng.

Beberapa hal menjadi topik hangat dalam diskusi yakni, pemberian TPP bagi pegawai pindahan, pemotongan TPP, serta sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas