Home Politik

Bisa Memilih dengan Bawa e-KTP

258
Sutarmin DH Ahmad - Tanwir Lamaming. (Foto: Ist)
  • Pemilih Sulteng Tambah 12.087 Jiwa
  • KPU Sulteng Rapat Pleno Penetapan DPTb

Palu, Metrosulawesi.id – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Tengah bakal bertambah menyusul rekomendasi Bawaslu Sulawesi Tengah agar 12.087 nama dimasukkan dalam DPT. Sebelumnya, KPU Sulawesi Tengah telah menetapkan DPT hasil perbaikan kedua sebanyak 1.952.810 pemilih.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah Sutarmin DH Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah merekomendasikan sebanyak 12.087 pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dia menegaskan, jajaran Bawaslu Sulawesi Tengah dalam pengawasannya memastikan validitas data belasan ribu nama tersebut belum masuk DPT. Mereka berhak menyalurkan hak suaranya di TPS pada pemilu serentak pada Rabu 17 April 2019.

“Ini berkaitan dengan hak konstitusi warga negara. Orang ingin memilih siapa yang mereka mau pilih. Nah, kalau nama mereka tidak ada dalam DPT, tentu kesulitan menggunakan hak pilihnya. Sehingga Bawaslu merekomendasikan daftar pemilih khusus itu masuk dalam DPT,” tegas Sutarmin DH Ahmad, ditemui saat mengikuti rapat pleno penetapan DPTb oleh KPU Sulteng di Hotel Brizky, Palu, Kamis 21 Maret 2019.

Dia mengatakan, jajarannya tidak sembarang merekomendasikan 12.087 orang yang merata di 13 kabupaten kota tersebut. Hanya mereka yang mengantongi KTP elektronik atau memiliki dokumen kependudukan yang bisa direkomendasikan.

“Ini yang (direkomendasikan) memenuhi kriteria by name dan by address. Harapan kami, mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Bawaslu Sulawesi Tengah, kata dia tidak menuduh apalagi menyalahkan KPU dan jajarannya. Menurutnya, kesadaran sebagian masyarakat yang rendah untuk mempunyai dokumen kependudukan yang menjadi penyebab. Kedua,penguruasan dokumen kependudukan ribet karena biasanya Dukcapil kabupaten kota alasannya klise seperti tidak punya blangko, tidak punya alat perekam atau rusak, atau sumber daya terbatas.

“KPU sudah melakukan coklit (pencocokan dan penelitian), mengimbau, mensosialisasikan berkali-kali,” kata Sutarmin DH Ahmad.

Karena itu, ke depan perlu dibenahi karena efeknya jangka panjang, termasuk terhadap Pemilu.

Penetapan DPTb

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2019 tahap kedua di Hotel Brizky, Palu, Kamis 21 Maret 2019. Rapat pleno yang berlangsung tiga hari ini dihadiri komisioner KPU kabupaten kota se Sulawesi Tengah.

Ketua KPU Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming mengatakan selain pleno penetapan DPTb tahap kedua, juga merekapitulasi dan memasukkan daftar pemilih khusus (DPK) dalam DPT sebagaimana rekomendasi Bawaslu.

“DPK ini dimasukkan dalam DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” kata Tanwir Lamaming di sela kegiatan.

Sampai sore kemarin, rapat masih berlangsung dan sampai berita ini ditulis belum ditetapkan DPTb tahap kedua ini. Rapat sempat tertunda cukup lama karena di hotel tempat berlangsungnya kegiatan sedang padam listriknya.

“Sejak 17 Maret 2019 sudah berakhir pengurusan A5 (pindah memilih). Data A5 inilah yang direkap sekarang. Ada juga perbaikan DPTHP2, sehingga kemungkinan mengalami perubahan dengan adanya rekomendasi Bawaslu, terkait pemilih DPK yang direkomendasikan dalam DPT,”kata Tanwir Lamaming.

Kalaupun setelah penetapan DPT hasil perbaikan ini, ternyata ada warga yang baru memiliki KTP elektronik sampai hari pencoblosan, maka bisa menggunakan hak suaranya dengan membawa KTP elektronik ke TPS.

“Mereka bisa tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai dengan alamat yang ada di KTP elektronik,” katanya.

Ia mengatakan di semua kabupaten dan kota banyak wajib pilih yang belum memiliki e-KTP. Parahnya, masyarakat mulai mengurus e-KTP setelah penyelenggara pemilu menetapkan daftar pemilih tetap.

“Rata-rata kabupaten masih menyisahkan penduduk yang wajib pilih, yang tidak memiliki e-KTP. Setelah penetapan DPT baru mereka urus,” ujar Tanwir.

Pemerintah kabupaten membantu mengurus kartu tanda penduduk elektronik bagi warga yang belum memiliki kartu tersebut.

Ia menegaskan keikutsertaan wajib pilih dengan menggunakan e-KTP (DPK) tidak mempengaruhi jumlah surat suara yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. (zal/ant)

Reporter: Syamsu Rizal
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas