JUMPA PERS - Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto SIK (tengah) didampingi Wadir Krimsus Polda Sulteng, AKBP. Setiadi Sulaksono memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Sulteng, Selasa 19 Maret 2019. (Foto: Djunaedi/ Metrosulawesi)
  • Ketua DPRD Morut Tidak Ditahan

Palu, Metrosulawesi.id – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor DPRD Morowali Utara (Morut) dan pembebasan lahan terus berjalan. Setelah Ketua DPRD Morut Syarifudin Majid, Polda Sulteng kini sudah menetapkan tersangka baru kasus itu.

Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sulteng, AKBP Setiadi Sulaksono mengatakan dari hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan beberapa tersangka.

“Kami belum bisa memberikan data-data tersangka, penyidik akan melakukan penyidikan tahap dua terlebih dahulu, setelah itu akan merilis seluruh nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya, Selasa 19 Maret 2019.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Morut itu masih terus dalam pengembangan tim penyidik Polda Sulteng. Hingga saat ini kata Setiadi, pihaknya sudah memeriksa sebanyak 45 saksi. Ditambah delapan orang sebagai ahli.

“Untuk Bupati Morowali Utara, masih dalam penyidikan dan pemeriksaan para saksi,” ucap Wadir Krimsus.

Sebelumnya, Polda Sulteng sudah menetapkan Ketua DPRD Morut, Syarifudin Majid sebagai terangka dalam tiga kasus dugaan korupsi. Sayangnya, Polda Sulteng belum mau menyebut, peran Syarifudin dalam tiga kasus korupsi tersebut.

Kasus proyek pembangunan kantor DPRD Morut ini merugikan Negara, kurang lebih sebesar Rp8 miliar yang terbagi dalam beberapa item, yang mana hasil tersebut, merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Sulteng dan Pusat.

Setiadi mengatakan, yang memperlambat penyidikan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi yaitu, proses penilaian harga tanah oleh apraissal dan penghitungan kerugian oleh BPK Republik Indonesia yang membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana permintaan dilakukan pada bulan April dan Mei 2018, sementara seluruh hasil tersebut diterima oleh penyidik setelah 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan Oktober 2018.

“Hal tersebut, yang menghambat penyidik dalam melakukan pemeriksaan,” tutup Setiadi.

Seperti diketahui, Polda Sulteng telah memeriksa Ketua DPRD Morut, Ir Syarifudin Majid MSc pada Jumat 9 Maret 2019 lalu. Kepada wartawan, Syarifudin mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik terhadap tiga perkara dugaan korupsi yang dituduhkan.

“Pokoknya saya siap memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan,” katanya.

Syarifudin mengakui dipanggil memberikan keterangan terkait tiga kasus dugaan korupsi. Ketiga, yakni: pengadaan tanah Rujab pimpinan DPRD Morut tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp588 juta; Perencanaan Gedung DPRD Morut Rp298 juta lebih; Dan Pembangunan Gedung DPRD tahap I sebesar Rp 14 miliar lebih. Total kerugian negara sebesar Rp8,4 miliar lebih.

Terkait ketiga kasus yang dituduhkan itu, Syarifudin membantah terlibat.

“Tiga kasus dituduhkan, salah satu soal perencanaan. Saya bukan kontraktor. Saya bukan pengadaan. Namun, memang itu diproses dalam badan anggaran DPRD,” kata Syarifudin.

Meski sudah bertatus tersangka, Syarifudin tidak ditahan. Usai diperiksa, yang bersangkutan dibolehkan pulang. Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, sesaat setelah selesai diperiksa, Syarifudin langsung terbang ke Makassar.

Kuasa Hukum Syarifudin Majid, Idham Chalid SH MH mengatakan, kliennya tidak ditahan karena kooperatif. Dan siap setiap saat bila dipanggil.

Kasus yang tuduhkan kepada Ketua DPRD Morut Syarifudin Madjid dan Bupati Morut Aptripel Tumimomor ini berawal dari pembebasan tanah tahun 2016 sebesar Rp2,9 miliar lebih dan tahun 2017 sebesar Rp4,6 miliar lebih. Pembebasan lahan seluas 46 hektar itu dimaksudkan untuk perkantoran. Lahan itu berada di Desa Korololama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morut.

Ada dugaan terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1), Pasal 64 KUHP.

Masih terkait dengan kasus itu, sebelumnya pada Senin 17 September 2018 lalu, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulteng sudah menghadirkan Bupati Morut Aptripel Tumimomor untuk dimintai keterangan di Polda Sulteng sebagai saksi. Aptripel memenuhi undangan tersebut, dan hadir di Mapolda Sulteng dengan menaiki mobil Toyota Fortuner hitam.

Bupati Aptripel yang kala itu mengenakan baju kemeja putih dipadu celana hitam menjalani pemeriksaan di ruang khusus tipikor Polda Sulteng sekira pukul 09.00 Wita.

Reporter: Djunaedi, Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas