LAPOR BALIK - Hendrik Gery Lyanto (kanan) didampingi tim suksesnya, H Tjabani saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu 9 Maret 2019. (Foto: Udin Salim/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Keberatan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan, Hendrik Gary Lyanto, pemilik PT Bun Yan Hasanah, melaporkan balik ISDN Resources PTE dan pengacara Anthony James Harahap ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan Hendrik itu tertuang dalam laporan polisi nomor: LP/B/0291/III/2019, tanggal 6 Maret 2019.

“Saya terpaksa melaporkan balik mereka, karena nama saya dicemarkan atas pemberitaan yang tidak benar,” kata Hendrik saat ditemui wartawan, Sabtu 9 Maret 2019.

Didampingi tim suksesnya sebagai caleg, Hj Tjabani, Hendrik membantah semua apa yang tuduhkan pihak ISDN Resource PTE dan kuasa hukumnya Anthony James.

“Saya tidak menipu mereka. Saya juga tidak melakukan pencucian uang. Apa dasarnya mereka menuduh saya melakukan pencucian uang?” tanya Hendrik.

Sebelumnya, di sejumlah media online, Hendrik Lyanto yang akrab disapa Aceo itu diadukan ke Mabes Polri oleh Anthony James Harahap dari Sah Law Office dengan bukti laporan LP/B/0254/II/2019/BARESKRIM tanggal 27 Februari 2019. Pasal yang dikenakan adalah pasal 378 Tentang Penipuan, pasal 372 Tentang Penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Anthony, kasusnya bermula ketika Hendrik menawarkan sebuah kerjasama pengelolaan pertambangan dengan memberikan sejumlah data kepada kliennya, yakni tambang PT. BunYan Hasanah dan PT. Gema Energy Indonesia yang berlokasi di Desa Oerinbesi dan Oekopa, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tindak lanjut dari penawaran tersebut, kliennya akhirnya tertarik kemudian menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pertambangan dengan PT. Bun Yan Hasana pada 3 September 2014 silam dan juga memberikan dana sejumlah US$ 2.500.000.

“Namun pada saat dilakukan pengecekan, diketahui bahwa deposit tambang di kedua lokasi tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada Klien kami atau tidak layak tambang,” kata Anthony usai memasukan laporannya ke SPKT Bareskrim, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Sesuai dengan kesepakatan, lanjut dia, kliennya kemudian melakukan pembatalan perjanjian dan meminta dana yang telah diberikan untuk dikembalikan sebagaimana yang disepakati.

“Dalam perjanjian disepakati bahwa dana yang diberikan harus segera dikembalikan apabila tambang yang dikerjakan tidak sesuai dengan data yang diberikan atau dinyatakan tidak layak tambang dan klien dapat membatalkan perjanjian. Sebagai jaminannya, Hendrik juga telah memberikan Personal Guarantee/Jaminan Pribadi,” papar Anthony.

Menanggapi hal itu, Hendrik Lyanto melalui kuasa hukumnya, Laode M Sabur SH MH, membantah tuduhan tersebut karena apa yang dituduhkan itu tidak benar dan mengada-ada serta perkara dimaksud masih dalam proses perkara Perdata.

Laode pun menceritakan kronologi kerjasama yang terbangun dengan kliennya dengan perusahaan asal Singapura itu. Laode mengatakan, ISDN Resources PTE.LTD, telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan Hendrik Gary Lyanto dan Soebali Sudjie selaku owner atau pemegang saham PT. Gema Energy Indonesia, PT. Bun Yan Hasanah, PT. Bawo Kekal Sejahtera Internasional, PT. Cremona Utama dan PT. Mega Abadi Mining.

Dalam MOU point 9 tersebut dengan jelas dan terang disebutkan bahwa dana sebesar US$ 2,5 juta adalah sebagian modal kerja yang dibayar di muka yang akan diatur lebih rinci perjanjiannya dalam Perjanjian Operasional (Operation Agreement) dan Perjanjian Opsi (Option Agreement).

Dana sebesar US$ 2,5 juta itu katanya, selain disebut sebagai uang muka atau “down payment” sebagaimana disebutkan dalam MOU point 9, juga disebutkan sebagai pembayaran awal atau “initial payment” dan untuk jaminan pembayaran awal atau uang muka, yang dijadikan jaminan sebagaimana yang diatur dalam MOU point 10 tentang “Security” adalah saham milik Penjual dalam hal ini Hendrik Gary Lyanto dan Soebali Sudji selaku pemilik saham PT. Bun Yan Hasanah, PT. Gema Energi Indonesia (Tergugat IV) dan PT. Atman Bumi Sejahtera dan juga jaminan berupa biji mineral (mangan).

ISDN Resources Pte katanya, telah melakukan due diligence atau pemeriksaan pendahuluan dan melakukan kunjungan ke lokasi tambang. Adapun mengenai informasi tentang kondisi tambang juga ISDN Resources Pte telah melihat dan mempelajari Laporan Akhir sebagai hasil penelitian dari Konsultan Pertambangan yakni Rancabulan Penjuru Mineral Consulting yang dibuat pada bulan Januari 2014 tentang Perhitungan Sumberdaya Mangan (Mn) IUP PT. Gema Energi Indonesia Dan IUP PT. Bun Yan Hasanah.

Setelah itu kata Laode, ISDN Resources Pte menandatangani Option Agreement (Perjanjian Opsi Untuk Jual Beli Saham/Option Agreement For Sale and Purchase of Shares) pada tanggal, 3 September 2014 dan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Pertambangan/Mining Operation Agreement pada tanggal 3 September 2014.

Atas dasar itu, sehingga kemudian ISDN Resources Pte memberikan atau membayar uang muka (down payment/initial payment) sebesar US$ 2,5 juta adalah sebagian modal kerja yang dibayar di muka.

“ISDN Resources Pte tidak akan menandatangani Option Agreement (Perjanjian Opsi Untuk Jual Beli Saham/Option Agreement For Sale and Purchase of Shares) dan Perjanjian Pengelolaan Pertambangan/Mining Operation Agreement dan membayar uang muka US$ 2,5 juta tanpa dilakukan due diligence terlebih dahulu, dan tanpa melakukan kunjungan ke lapangan dan mempelajari hasil penelitian Konsultan Pertambangan tersebut,” kata Laode.

ISDN Resources Pte kata Laode, sebenarnya juga telah mengajukan gugatan kepada Hendrik Gary Lyanto (Tergugat I), Soebali Sudjie (Tergugat II), PT. Gema Energi Indonesia (Tergugat IV) dan PT. Bun Yan Hasanah (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang mengadili perkara itu memutuskan gugatan ISDN Resources Pte tidak dapat diterima.

Hendrik mengatakan, apa yang dituduhkan pihak ISDN Resources Pte itu sama sekali tidak mendasar, karena perjanjian kerjasama yang dilakukan itu sudah berjalan, bahkan perusahaan itu sudah melakukan eksplorasi terhadap pertambangan yang dimaksud.

“Ibaratnya seperti kontrak rumah. Mereka sudah tinggali rumahnya. Lantainya sudah mereka rusak. Plafon rumahnya sudah mereka bocor. Setelah itu, mereka kembalikan ke saya, dan mengatakan rumahnya tidak nyaman, dan minta uangnya dikembalikan. Inikan tidak benar,” jelas Hendrik.

Merasa Sia-sia

Atas tuduhan penipuan itu, Ketua Tim Sukses Hendrik Gery Lyanto, Hj Tjabani merasa kerja kerasnya sia-sia selama ini mengenalkan Hendrik Lyanto sebagai caleg DPR RI dari partai Gerindra Sulteng.

“Akibat pemberitaan itu, perjuangan saya memperkenalkan Hendrik ke masyarakat terasa sia-sia. Oleh karena itu, saya dorong agar kasus ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik,” kata Tjabani.

Atas dorongan dari tim suksesnya itu, kemudian Hendrik Lyanto melaporkan perusahaan asal Singapura dan pengacaranya itu ke Mabes Polri pada 6 Maret 2019 lalu.

“Saya tahu ada berita laporan penipuan yang dituduhkan ke saya itu, saat saya dalam perjalanan dari Luwuk ke Poso. Apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar,” ujar Hendrik.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas