M Rum. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota DPRD Kota Palu menyoroti kinerja pemerintah terkait penanganan korban bencana, khususnya terkait realisasi bantuan rumah rusak akibat gempa bumi, likuefaksi dan tsunami 28 September 2018 lalu. Pemerintah dianggap mempersulit masyarakat dengan berbagai persyaratan.

Anggota Komisi B DPRD Kota M Rum menyebut, imbauan pemerintah Kota Palu yang mempersyaratkan surat-surat kepemilikan rumah bagi korban bencana untuk mendapatkan bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak maupun bagi yang kehilangan rumah, terkesan mempersulit korban.

“Menolak dengan tegas cara pembayaran ganti rugi untuk rumah rusak untuk korban gempa, tsunami, likuefaksi Palu dengan mensyaratkan bagi rumah yang rusak harus memiliki sertifikat/SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah),” sebut Rum, Senin 4 Maret 2019.

“Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau yang rumahnnya diterjang tsunami, apa masih memiliki dokumen tersebut seperti sertifikat dan lain-lain? Kemudian sebagian warga juga selama ini belum sempat dan memiliki surat-surat rumah seperti SKPT dan sertifikat,” katanya.

Seharusnya menurut dia, pemerintah memberikan kelonggaran untuk masyarakat, paling tidak memberikan waktu dan kesempatan membuat SKPT di kelurahan setempat dengan tidak memungut sepersen pun biaya administrasi, atau membentuk forum diskusi bersama warga untuk menentukan dan menyepakati keputusan melalui rembuk warga dalam menentukan legal tidaknya rumah yang sudah bertahun-tahum ditinggali.

Protes ini dilontarkan Anggota DPRD Kota Palu fraksi Golkar tersebut setelah mendapatkan informasi terkait persyaratan bantuan dana stimulan bagi korban bencana yang diumumkan melalui pengeras suara di Masjid, di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Anggota DPRD Kota Palu lainnya Ridwan Alimuda.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh  Moh Rum, semestinya syarat itu dipermudah. Bila masyarakat yang kena dampak tsunami, kalau yang masih menyimpan dokumen boleh disyaratkan, tetapi kalau yang  sudah hilang atau yang belum punya, saran saya cukup dengan keterangan dari RT/RW dan dikuatkan dengan lurah dan camat bahwa benar yang bersangkutan terkena tsunami atau likuefaksi, begitu pula dengan rumah yang rusak,” ungkap Ridwan.

Dia mencontohkan, masyarakat yang terkena tsunami di seputaran pantai. Apabila mereka tidak mendapatkan ganti rugi untuk mendapatkan hunian tetap (Huntap) mereka akan kembali membangun sendiri di bekas lokasi rumah mereka. Walaupun pemerintah melarang untuk membangun di pesisir pantai, mereka akan tetap kembali ke tempat semula.

“Karena kalau tidak dapat ganti rugi terus tidak dapat Huntap mo (mau) tinggal di mana mereka?” tandasnya.

Dia menyebut pemerintah perlu untuk memperhatikan bagaimana masyarakat pasca gempa, tsunami dan likuefaksi bisa hidup lebih baik, sesuai dengan semboyan pemerintah ‘Palu Bangkit’.

“Jangan nanti masyarakat menjadi Palu bangkrut.”

Terkait hal itu, Lurah Talise Valangguni menepis sangkaan pemerintah mempersulit masyarakat dalam realisasi bantuan dana stimulan perbaikan rumah maupun bantuan lainnya.

Lurah Valagguni Irma menyebut selama ini pihaknya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Palu tidak mendapatkan keluhan masyarakat terkait penanganan, terutama terkait penyaluran bantuan dan pengurusan realisasi bantuan dana stimulan.

Dari sekitar 3.000-an korban bencana di Kelurahan Valangguni, menurutnya baru sekitar seratus lebih yang mengurus administrasi untuk dana stimulan perbaikan rumah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan rumah, pihak Kelurahan akan membantu mereka dengan menerbitkan surat keterangan. Sehingga setiap masyarakat yang menjadi korban kehilangan rumah maupun mengalami kerusakan akan tetap mendapatkan bantuan.

“Kita akan bantu, benar kita telah umumkan di Masjid. Tapi bagi mereka yang kehilangan sertifikat tetap kita bantu, kita akan buatkan surat pernyataan, buktinya sampai sekarang tidak ada masyarakat kita yang mengeluh,” jelas Lurah Irma.

Reporter: Tahmil Burhanudin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas