Home Ekonomi

Relokasi Pedagang Ke Hutan Kota Belum Efektif

451
Sejumlah pedagang yang sudah direlokasi ke Taman Hutan Kota Kaombona, depan Kampus Unismuh Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Rencana pemerintah Kota Palu yang akan merelokasi para pedagang Teluk Palu di wisata alam hutan kota Kaombona hingga saat ini belum berjalan efektif.

Dari pantauan Metrosulawesi dilokasi akses jalan menuju tempat tersebut sebagian belum dilakukan pengaspalan. Selain itu, tampak beberapa infrastruktur yang dibangun ditempat itu belum diselesaikan.

Ratna, salah satu pedagang mengakui baru sekitar 10 pedagang yang direlokasi ditempat tersebut. Sementara, pemerintah Kota Palu akan membangun 200 stand bagi pedagang.

“Diseputaran dekat kampus Unismuh ini hanya bersifat sementara. Sedangkan, kami adalah pedagang dari pinggir pantai mau bangkit juga tidak mungkin kita mengharapkan terus bantuan dari pemerintah,” Sabtu (2/3/2019).

Padahal ia hanya menggantungkan hidup dengan berdagang. menurutnya, para pedagang yang lain masih belum direlokasi.

“Bukannya tidak berharap bantuan pemerintah, tapi kami hanya mencari nafkah untuk biaya pendidikan anak kami,” katanya.

Normawati, salah satu pedagang juga mengatakan pemerintah telah melakukan pendataan terkait para pedagang yang akan dipindahkan ke tempat wisata alam hutan kota Kaombona. Tapi, menurutnya pemerintah Kota Palu telah mengangarkan dana untuk hal tersebut.

“Pedagang yang lain sekarang ini masing-masing buka gerobak karena belum adanya penataan dan tindakan cepat dari pemerintah Kota Palu terkait nasib para pedagang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto beberapa waktu lalu mengatakan telah menyiapkan lokasi berbentuk ‘Pujasera’ di Hutan Kota Kaombona dengan konsep terbuka.

“Bulan Maret ini Yayasan Buddha Tzu Chi akan meletakkan batu pertama sekaligus pembangunan. Selain itu pihak perbankan juga berjanji akan membantu UMKM dengan jumlah 200 stand ditambah dari NGO 50 buah,” ujarnya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) no 3 tahun 2013 tentang pembinaan dan penertiban Pedagang Lapangan Kreatif karena ada aturan yang lemah, maka tahun ini akan direvisi untuk dibuatkan Peraturan Wali Kota yang mengatur sanksi dan titik-titik lokasi penempatan jualan yang boleh dan tidak boleh berjualan oleh PKL.

“Pasalnya nantinya akan ditetapkan area kawasan publik, taman apakah boleh berjualan, dimana semua pedagang harus mengantongi izin lokasi dan ini gratis, pedagang cukup datang melapor ke Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga kerja,” kata Setyo.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas