Home Palu

17 WNA di Palu Punya KTP

396
Alfrin Magdalena - Abd Haris Yatolembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Alfrin: Mereka Tidak Punya Hak Pilih

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu mencatat sebanyak 17 Warga Negara Asing (WNA) telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun belum berstatus KTP elektronik (e-KTP).

Menurut Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Alfrin Magdalena, WNA yang memiliki KTP tersebut telah memenuhi syarat mempunyai KTP, sebab mereka memiliki surat izin tinggal tetap.

“Namun para WNA ini sesuai aturan KPU, memang tidak mempunyai hak pilih, pada pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif,” ujar Alfrin kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Jumat, 1 Maret 2019.

Alfrin mengatakan, sebelumnya juga Dirjen Dukcapil Kemendagri RI mengimbau kepada seluruh Disdukcapil Kab/Kota dan Provinsi se-Indonesia, untuk sementara ini tidak ada lagi penerbitan e-KTP untuk WNA.

“Pencetakan KTP terhadap 17 WNA itu, dilakukan pada Februari 2018 lalu, Dukcapil Palu belum menerbitkan e-KTP kepada WNA tersebut, disebabkan pada waktu itu aplikasi cetak e-KTP Dukcapil masih versi B Card 4.7, dalam aplikasi tersebut belum tersedia pencetakan e-KTP untuk WNA,” jelasnya.

Kata dia, para WNA itu berasal dari negara India, namun ketika masa berlakunya KTP WNA itu habis, pastinya akan diperpanjang dan mengurus di Kantor Imigrasi, baru akan diterbitkan KTP elektronik.

“Saat ini fasilitas kita untuk mencetak KTP elektronik untuk WNA sudah siap, sehingga saat ini sudah bisa dicetakkan e-KTP WNA tersebut, namun WNA ini harus mengikuti perekam dulu, baru akan di cetakkan e-KTP,” ungkapnya.

Terpisah, Kadis Dukcapil Sulteng Abd Haris Yatolembah mematikan untuk Sulawesi Tengah tidak satupun WNA memiliki e-KTP.

“Saya bisa pastikan WNA di Sulawesi Tengah tidak ada yang memiliki e-KTP, kami sudah kroscek, saya jamin,” ungkap Haris kepada Metrosulawesi, Jumat 1 Maret.

Dia mengatakan keberadaan WNA di Sulteng tidak akan berpengaruh terhadap pemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan anggota Legistlatif. Itu karena WNA tidak memiliki hak suara sekalipun memegang e-KTP.

Haris menuturkan pihaknya masih terus menggenjot perekeman dan pencetakan e-KTP untuk keperluan Pilres dan Pileg April mendatang. Saat ini ada tiga kabupaten yang telah tuntas melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. Tiga kabupaten dimaksud yaitu Tojo Unauna, Poso dan Morowali Utara.

“Untuk tiga kabupaten itu sudah tuntas urusan perekaman dan pencetakan e-KTP, Poso yang terakhir,” ucapnya.

Untuk kabupaten lain, saat ini perekaman dan pencetakan e-KTP sudah mencapai angka 90 persen lebih. Disdukcapil terus gencar melakukan pencetakan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih. Sebab untuk menyalurkan hak suara, pemilih diwajibkan memiliki e-KTP sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Haris selaku Kepala Disdukcapil Provinsi Sulteng menjamin stok blanko e-KTP tidak akan menjadi kendala. Saat ini sedikitnya ada 10.000 keping blanko e-KTP di Kantor Disdukcapil Provinsi Sulteng. Selain itu, stok blanko untuk Sulteng dikatakan juga masih ada sekitar 4.000 keping di Jakarta.

Blanko yang ada disiapkan untuk kebutuhan Disdukcapil kabupaten/kota jika stok mulai menipis. Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng itu menambahkan pihaknya juga masih terus melakukan jemput bola perekaman dan pencetakan e-KTP, khususnya di wilayah terdampak bencana Pasigala.

“Bukan hanya di Pasigala, di Morowali juga ada dan kabupaten lainnya. Semua pelayanan jemput bola masih jalan sampai saat ini,” tandas Haris.

Reporter: Michael Simanjuntak, Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas