Home Hukum & Kriminal

Polda Sulteng Amankan Terduga Penyebar Hoax

602
KASUS HOAX - AKBP Ahmad Muhaimin Kasubbid V Cyber Crime Polda Sulteng (kanan), Kompol Sugeng Lestari Kabubbid PID Polda Sulteng dan Kompol Hasmun F Efendi SE Kanit Subdit V Dit Resskrimsus Polda Sulteng (kiri) serta terduga pelaku baju tahanan, saat jumpa pers di Polda Sulteng, Senin 25 Februari 2019. (Foto: Sulapto/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Polda Sulteng melalui Rekrimsus menangkap oknum inisial A. RS alias RI warga kota Palu, yang diduga sebagai penyebar berita bohong atau hoax, terkait demo tenaga kerja di wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, belum lama ini.

“Sekitar akhir bulan Januari 2019, telah beradar postingan di media sosial yang diduga mengandung unsur berita bohong atau hoax. Kemudian pada 25 Januari 2019, anggota Subdit V Siber melakukan patroli Siber dan menemukan adanya postingan dari akun facebook berisi berita bohong atau hoax,” kata AKBP Ahmad Muhaimin, Kasubbuid V Cyber Crime Polda Sulteng, dalam jumpat pers, Senin 25 Februari 2019.

Akun facebook yang diduga milik RS alias RI, telah memuat berita tentang demo tenaga kerja lokal yang bentrok dengan tenaga kerja asing atau cina di perusahaan Nikel Kabupaten Morowali.

“Namun demo sebenarnya adalah demo dari pekerja TKI PT.IMIP Morowali yang bentrok dengan Security, menuntut kenaikan upah sejumlah 20 persen, tetapi justru yang beredar dalam media sosial facebook yang telah diposting oleh beberapa akun yang setelah diamati telah memuat berita bohong atau hoax, yaitu akun facebook RI,” jelas Ahmad Muhaimin.

Dalam akun facebook tersebut ujar Ahmad Muhaimin, telah memposting berita dan mengunggah video yang berisi demo dari TKA Cina di Morowali yang bentrok dengan TKI lokal yang diduga mengandung unsur berita bohong atau hoax.

“Atas kejadian tersebut anggota Subdit V Siber membuat Laporan Informasi untuk dilakukan tindak lanjut ke tahap penyelidikan dan dibuatkan laporan Polisi model A untuk dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi,” jelasnya.

Selanjutnya kata Ahmad, pihaknya melakukan koordinasi dengan ahli bahasa dari Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Tengah dan ahli ITE dari dinas Kominfo Kota Palu, yang kemudian penyidik mengamankan oknum RS alias RI terduga pemilik akun facebook milik terduga pelaku.

“Penangkapan terhadap terduga pelaku inisial A.RS alias RI, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/02/II/2019/Ditreskrimsus, tanggal 07 Februari 2019. Dari hasil pemeriksaan/penyidikan terduga A.RS alias RI ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahan,” ujarnya.

Saat papar Ahmad, berkas perkara terduga pelaku telah dilimpahkan (tahap I,red) ke JPU kejati Sulteng pada tanggal 14 februari 2019.

“Barang bukti yang telah disita yaitu, satu akun facebook atas nama inisial RI. Satu handphone Samsung J5 warna putih, satu SIM Card Simpati, empat video kegiatan demonstrasi buruh pada akun facebook atas inisial RI yang yang telah disalin dan dipindahkan kedalam CD dengan nama file inisial RI, dua lembar printout bukti screenshot postingan dari akun RI sebelum dan sesudah diubah, dan pelaku diamankan di Polda Sulteng,” papar Ahmad.

Terhadap perbuatan terduga pelaku, kata Ahmad, disangkakan dengan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara), dipidana paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu liliar rupiah.

Atau Pasal 14 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan senjaga menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat (2) UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana yang berbunyi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana yang berbunyi Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setingitingginya dua tahun.

Reporter: Sulapto
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas