PENANGGULANGAN BENCANA - Suasana rapat evaluasi perpanjangan tahap I Status Transisi Darurat Bencana Sulteng di kantor gubernur, Selasa 19 Februari 2019. (Foto: Humas Pemprov)
  • Masa Transisi Darurat Bencana Diperpanjang
  • JK Instruksikan PLN untuk Listrik Huntara

Palu, Metrosulawesi.id – Masa transisi darurat bencana Sulteng diperpanjang selama 60 hari (24 Februari hingga 28 April 2019 mendatang). Perpanjangan masa transisi tersebut dimaksudkan untuk menuntaskan penanganan korban bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).

Keputusan untuk memperpanjang masa transisi tersebut diambil Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola setelah mendengar saran dari berbagi pihak dalam rapat evaluali yang dipimpin gubernur didampingi Kepala BNPB yang diwakili Endang Suhendra SH di kantor gubernur, Selasa 19 Februari 2019. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulteng, termasuk Walikota Palu, Bupati Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.

Selain memperpanjang masa transisi, Gubernur Longki juga menetapkan Posko Bersama bertempat di Makodam 132 Tadulako. Juga ditetapkan Danrem 132 Tadulako sebagai ketua Posko Bersama, sedangkan wakil ketua dipercayakan ke Sekda Propinsi Sulteng, dan Sekretaris dijabat Kepala BPBD Sulteng.

Pada saat memimpin rapat tersebut, Gubernur Longki mendapat telepon dari Wapres Jusuf Kalla. Gubernur mengatakan, Wapres JK memberikan arahan terkait dengan pemenuhan kelengkapan Hunian sementara (Huntara) seperti listrik dan air bersih.

Pada Kesempatan itu kata Gubernur, Wapres menyampaikan akan menginstruksikan kepada Dirut PLN agar secepatnya memenuhi seluruh kebutuhan listrik pada Huntara dan juga mempersilakan Gubernur untuk memperpanjang Status Transisi Darurat.

Masih dalam forum rapat tersebut, Kepala Satgas PUPR, Arie Sutiadi menyampaikan progres pembangunan Huntara dari target 699 unit, sampai dengan saat ini sudah terbangun sebanyak 488 unit. Namun, belum semuanya teraliri listrik dan air bersih. Sehingga ia meminta waktu dua bulan untuk dapat menyelesaikan seluruh pembangunan Huntara.

Bagian lain, Kadis Sosial Sulteng, Ridwan Mumu mengatakan, proses pencairan dana duka sudah pada tahap verifikasi.

“Dari sebanyak 4.402 korban meninggal, yang sudah terverifikasi dan persyaratannya sudah lengkap sudah mencapai 1.606 jiwa,” katanya.

Selanjutnya kata Ridwan, untuk dana santunan duka katanya, sudah siap ditransfer ke rekening masing-masing ahli waris. Sementara, untuk pemberian jaminan hidup (jadup) kepada 72.000 jiwa pengungsi selama 60 hari juga sudah disiapkan. Termasuk pengisian kelengkapan Huntara sementara dalam proses.

Kepala BPBD Sulteng, Bartholomeus Tandigala menyampaikan, bahwa masih dibutuhkan perpanjangan masa transisi darurat untuk penyelesaian Huntara yang saat ini sebagian masih dalam proses.

Kepala BNPB diwakili, Endang Suhendra mengatakan, perlakukan terhadap masa transisi darurat dengan Masa Tanggap Darurat adalah sama, tidak berbeda. “Untuk itu kalau masih dilakukan perpanjangan perlu terukur waktu dan apa target-target yang akan diselesaikan,” kata Endang.

Endang juga menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi tim Auditor bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan bencana Sulawesi Tengah mendapat penilaian sangat baik. (hms)

Ayo tulis komentar cerdas