Home Ekonomi

Perbankan Diminta Bantu Ekonomi Masyarakat

296
Mohamad Hidayat. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemprov Sulteng melalui Sekretaris Daerah Mohamad Hidayat Lamakarate meminta perbankan dan industri jasa keuangan (IJK) membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di daerahnya.

Hal itu disampaikan Hidayat saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 12 Februari 2019.

“Melalui forum TPAKD, Pemerintah Provinsi Sulteng mengharapkan dukungan kepada perbankan dan para pelaku industri jasa keuangan di Sulteng agar aktif membantu pemulihan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Pemprov juga kata Hidayat berharap pelaku IJK menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada UMKM dengan tetap memperhatikan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Rakor yang mengangkat tema optimalisasi kegiatan perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung upaya pemulihan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan Kepala Perwakilan BI Miyono, Kepala Perwakilan OJK, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Bunga Elim Somba dan Karo Perekonomian Richard Arnaldo Djanggola.

Hidayat menyampaikan Pemprov telah menyelesaikan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 500/009/Ro.Adm.Ekon-G.ST/2018 tentang TPAKD yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait.

Olehnya Rakor dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan program kerja tahun 2019, khususnya dalam rangka mempercepat upaya pemulihan perekonomian di Sulteng pascabencana 28 September 2018.

“Sebagaimana kita ketahui, bencana alam gempabumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulteng menyebabkan kerugian besar, korban jiwa, kerusakan bangunan dan gangguan perekonomian masyarakat,” ucapnya.

Seperti diketahui berdasarkan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019, ditetapkan korban meninggal dunia, hilang dan tidak teridentifikasi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong mencapai 4.340 orang. Rumah masyarakat yang terdampak bencana 100.028 unit, fasilitas kesehatan 185 unit dan fasilitas pendidikan 1.299 unit.

“Rakor saya harapkan dapat menampung usulan program kerja khususnya dari masing-masing OPD sebagai koordinator/anggota kelompok kerja yang dibentuk,” tandas Hidayat.

Dalam keanggotaan TPAKD sebagaimana SK Gubernur Sulteng ditetapkan 6 Pokja yakni: Pokja jasa keuangan bank, pokja jasa keuangan non bank, pokja agroindustri, pokja UMKM, pokja kebijakan, perencanaan dan keuangan serta pokja penelitian dan pengembangan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas