Sumarno. (Foto: Dok Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Sulteng Sumarno mengungkapkan sampai saat ini Pemerintah daerah (Pemda) belum bisa menarik retribusi dan pajak pendapatan dari ojek online (ojol).

“Kita tidak bisa tarik retribusi dan pajak pendapatan karena selama ini belum ada payung hukumnya. Tapi sekarang sudah ada melalui Permenhub 117 dan 118 tahun 2018 yang sedang dalam tahap sosialisasi,” ungkap Sumarno di Palu, Jumat, 8 Februari 2019.

Dia mengatakan saat ini ojol berbasis aplikasi yang telah beroprasi di Sulteng yaitu Grab dan Gojek. Kedua ojol tersebut beroperasi tanpa membayar retribusi dan pajak pendapatan. Itu karena keduanya belum masuk dalam regulasi sebagai angkutan umum.

Namun dengan keluarnya Permenhub 117 dan 118, Dishub akan bergerak cepat menyosialisasikan kepada pihak terkait. Retribusi ojol diharap bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebenarnya ada beberapa sumber PAD yang belum terserap, salah satunya retribusi dari ojol yang selama ini belum ada payung hukumnya. Jadi memang pemerintah selalu tertinggal beberapa langkah. Tapi kalau yang Grab dan Gojek roda empat (mobil) sudah bisa ditarik retribusi,” ucap Sumarno.

Terkait sumber PAD dari sektor angkutan, Sumarno juga mengungkapkan puluhan miliar belum terserap dari angkutan rental berplat hitam. Hal itu juga dikatakan terkendala payung hukum.

“Sekitar puluhan miliar rupiah tidak bisa ditarik dari jasa angkutan rental mobil plat hitam karena tidak ada dasar hukumnya,” kata dia.

Dengan tidak adanya dasar hukum, Sumarno mengatakan kurang lebih lima tahun terakhir keberadaan angkutan rental plat hitam beroperasi tanpa membayar retribusi, jasa terminal dan pajak pendapatan. Untuk wilayah Sulteng, diperkirakan jasa angkutan plat hitam mencapai ribuan. Khusus rute Palu-Morowali saja dikatakannya, jumlah rental plat hitam sebanyak 500 unit.

Kata Sumarno, jika diestimasikan PAD yang bisa ditarik per satu unit angkutan rental plat hitam Rp1 juta dari item retribusi, jasa terminal dan pajak pendapatan, maka totalnya mencapai puluhan miliar dari ribuan rental plat hitam yang beroperasi saat ini di daerahnya.

“Angkutan rental-kan tidak melalui terminal, otomatis tidak bisa ditarik jasa terminal. Makanya kalau dihitung-hitung kita sudah rugi mencapai miliaran rupiah, apalagi sudah beroperasi lima tahun terakhir. Selain itu keberadaan angkutan plat hitam mengurangi pendapatan angkutan resmi berplat kuning,” pungkasnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas