MINTA PENANGGUHAN - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng, mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Senin 11 Februari 2019. Mereka mendesak Gubernur Longki Djanggola, untuk mengeluarkan kebijakan penangguhan pembayaran kredit minimal 12 bulan. (Foto: Eddy/ Metrosulawesi)
  • Sekda: Bukan Kewenangan Gubernur

Palu, Metrosulawesi.id – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, untuk mengeluarkan kebijakan penangguhan pembayaran kredit minimal 12 bulan. Desakan itu disampaikan saat perwakilan FPPH menggelar pertemuan dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamkarate dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Alimuddin Paada, Senin 11 Februari 2019.

Sunardi Katili bersama 19 orang perwakilan FPPH yang diterima pemerintah dan DPRD di ruang sidang utama DPRD Sulawesi Tengah, terus mendorong agar pemerintah membantu perjuangan masyarakat untuk pemutihan utang, karena kondisi di lapangan saat ini pascabencana alam, tidak memungkinkan lagi masyarakat membayar utangnya, baik di bank, leasing maupun jasa keuangan lainnya.

Menurut Sunardi, sesuai pertemuan dengan Bappenas dan Ketua DPR RI, pemutihan utang bisa dilakukan, tinggal bagaimana mencarikan jalannya. Sembari berjuang untuk itu, saat ini sangat mendesak supaya penangguhan pembayaran utang bisa diperpanjang minimal 12 bulan, karena waktu tiga bulan yang diberikan, tidak cukup bagi masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka. Apalagi untuk membayar utang. Di sisi lain perbankan, leasing dan jasa keuangan lainnya sudah melakukan penagihan kepada masyarakat.

Menjawab desakan FPPH, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tegah, Hidayat Lamakarate, menegaskan penangguhan kredit 12 bulan bukan kewenangan gubernur. Tetapi Pemda akan memfasilitasi desakan FPPH dengan BI, OJK dan lembaga keuangan lainnya.

“Perlu saya ingatkan, Pemda berada di depan masyarakat terkait urusan ini. Saya mengimbau agar perwakilan FPPH sering-sering komunikasi dengan Pemda, untuk mencari jalan keluarnya. Gubernur juga turut merasakan apa yang dialami oleh warga, maka dari itu saya harap kita sering bangun komunikasi,” ujar Hidayat.

Sebagai langkah konkret, Pemda akan mengundang BI, OJK, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk membahas upaya pemutihan utang tersebut. Hidayat berharap ada keputusan bijaksana dari otoritas yang berwenang tersebut.

“Besok (hari ini,red) saya akan undang semuanya, termasuk perwakilan FPPH. Kita bicarakan untuk mencari jalan keluarnya. Saya berharap ada keputusan bijaksana terbit terkait tuntutan warga,” ujar Hidayat, disambut riuh tepuk tangan FPPH.

Pertemuan FPPH, Pemda dan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Alimuddin Paada, berjalan dengan lancar. Ratusan warga yang menggelar demonstran bubar dengan tertib, sembari berharap ada keputusan yang memihak warga dipertemuan antara BI, OJK, Perbankan dan perwakilan FPPH yang difasilitasi Pemda.

Reporter: Elwin Kandabu, Eddy
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas